LSIN: Golkar Selesaikan Konflik Melalui Munas Rekonsiliasi

     Jakarta (Antara Bali) - Publik menginginkan konflik dan perpecahan di internal Partai Golkar sebaiknya diselesaikan melalui munas rekonsiliasi yang melibatkan dua pihak bertikai, demikian hasil survei Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN).

        Direktur Eksekutif LSIN Yasin Mohammad kepada pers di Jakarta, Sabtu, mengemukakan, pihaknya telah melakukan survei nasional tentang "Solusi Perpecahan Parpol di Indonesia".

        Survei nasional LSIN ini dilakukan pada rentang waktu 18- 29 Januari 2015 yang melibatkan 1.260 responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan maksud untuk menjajaki aspirasi publik terhadap solusi perpecahan parpol di Indonesia.   
   Survei LSIN mengambil sampel sepenuhnya secara acak (probability sampling), menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memerhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di setiap provinsi. Responden adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun.

        Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan "margin of error" sebesar ± 2,9 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu lewat telepon dengan panduan kuesioner dan wawancara langsung dengan panduan kuesioner oleh penyurvei yang tersebar di masing-masing provinsi.

        Yasin Mohammad mengatakan bahwa ketika kepada responden diajukan pertanyaan bagaimana seharusnya konflik internal Partai Golkar diselesaikan, mayoritas mereka masih berpandangan bahwa musyawarah nasional rekonsiliasi antara kubu Munas Ancol dan Munas Bali adalah cara penyelesaian yang terbaik bagi konflik internal itu.

         Responden yang mengharapkan adanya munas rekonsiliasi bagi penyelesaian konflik internal Partai Golkar sebesar 40,7 persen, sementara responden yang mengharapkan adanya islah atau musyawarah internal (mahkamah parpol) dalam menyelesaikan konflik internal partai mencapai 37,4 persen dan yang mengharapkan penyelesaian konflik melalui jalur hukum hanya 3,3 persen. Sedangkan sisanya 17,8 persen responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu bagaimana seharusnya menyelesaikan konflik internal Partai Golkar.(WDY)