Dukungan Munas Golkar Rekonsiliasi Dinilai Semakin Kuat

Jakarta (Antara Bali) - Dukungan untuk digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) rekonsiliasi semakin menguat. Munas itu dinilai sebagai solusi terbaik bagi Partai Golkar pasca keputusan pemerintah yang meminta kelompok Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono terlebih dahulu menyelesaikan persoalan internal yang terjadi di Golkar.

"Munas rekonsiliasi merupakan solusi terbaik. Hal ini karena jika pada awalnya hanya pengurus yang terbelah, sekarang sudah masuk ke substansi," kata Ridwan Mukti, politisi Partai Golkar yang selama ini mengambil sikap netral.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, Ridwan Mukti, yang juga doktor tata negara dari Universitas Sriwijaya (Unsri) itu mengatakan, di Munas rekonsiliasi itulah nanti akan terjadi musyawarah kepengurusan, juga perdebatan terhadap sikap yang substansial menuju sebuah sikap bersama untuk kebaikan Partai Golkar lima tahun ke depan.

Ridwan mengaku sangat prihatin dengan kejadian yang dialami Beringin kali ini, sebab perpecahan terjadi di pusat, DPR dan bisa merembet ke daerah-daerah.

Munas rekonsiliasi ini, kata Ridwan Mukti, dapat dilaksanakan dengan mematuhi rekomendasi Munas VIII Riau yaitu, Munas IX Partai Golkar dilakukan pada awal Januari 2015.

Terkait keterlibatan mahkamah partai untuk menengahi pertikaian itu, Ridwan, yang juga mantan anggota DPR RI dua periode itu mengakui persoalan netralitas akan menjadi pedebatan.

"Mahkamah partai yang dibentuk internal partai yang sudah terbelah sudah pasti tidak mungkin dapat diterima kedua pihak, kecuali mahkamah koneksitas yang dibangun kedua pihak, tapi masalahnya tidak ada dasar hukumnya," ujar Ridwan.

Sebelumnya Ridwan mengimbau semua pihak yang berada di blok Ical maupun blok Agung Laksono untuk menghentikan "perang" pernyataan atau saling hujat yang memperkeruh suasana.

"Saya mengimbau kedua kubu untuk segera menghentikan membuat pernyataan yang semakin memperkeruh suasana, apalagi saling ejek dan tidak substantif," kata Ridwan.

Dia mengemukakan tersebut terkait semakin intensnya kedua kelompok untuk saling menjatuhkan di media, menjelang maupun setelah pengumuman sikap Kemenkumham terkait kedua kepengurusan Golkar hasil Munas Bali dan Munas Ancol. (WDY)