Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyoroti masih banyaknya bupati/wali kota di daerah itu yang "malas" menghadiri undangan rapat dari Pemerintah Provinsi Bali padahal membahas kebijakan yang sifatnya strategis.
"Saya mohon pengertian dan kesadaran para bupati/wali kota jika ada acara untuk mengambil kebijakan penting itu bisa hadir," katanya di sela-sela penandatanganan serah terima aset eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, hendaknya bupati/wali kota dapat bersinergi dan selaras mewujudkan program pembangunan di Bali, termasuk diantaranya mereka bisa diajak duduk bersama untuk pembahasan kebijakan yang sifatnya strategis dan perlu cepat untuk diambil keputusan.
Jikapun tidak bisa hadir karena kesibukan tugas, ucap Sudikerta, paling tidak yang mewakili itu setingkat wakil bupati atau wakil wali kota supaya bisa mengambil keputusan.
"Jangan yang dikirimkan itu sekelas kepala bagian dan kepala biro karena mereka itu `kan tidak bisa mengambil keputusan," ucapnya.
Mantan Wakil Bupati Badung itu meminta para bupati/wali kota dapat memilih skala prioritas dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan jangan malah menghadiri acara yang kurang strategis.
Di sisi lain, ia juga mengajak bupati/wali kota dapat bersinergi dalam menyusun program-program pembangunan sehingga tidak tumpang tindih dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
"Kalau sudah selaras, tentunya tidak akan ada program pembangunan yang bersifat kontraproduktif," katanya.
Sudikerta meminta pimpinan di kabupaten/kota itu jangan masih membawa "warna" parpol masing-masing sehingga ketika "warnanya" berbeda dengan gubernur menjadikan malas untuk pembahasan suatu kebijakan tertentu, padahal itu untuk kepentingan rakyat. (WDY)
