Denpasar (Antara Bali) - Wadah Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara (FKPEN) di Bali yang terbentuk sejak tahun 2001 terdapat 24 etnis yang terhimpun di dalamnya, kata Wakil Ketua Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali.
"Selain itu masih ada empat etnis lainnya yang tidak masuk dalam FKPEN," kata Wakil Ketua Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali, Dr Drs I Gusti Made Ngurah MSi di Denpasar, Kamis.
Ketika tampil sebagai pembicara pada Seminar Sehari "Revitalisasi Nilai-Nilai Pengamanan dan Pertahanan Tradisional Bali Dalam Perspektif Bela Negara secara Konstitusional", ia mengatakan keempat etnis yang belum memiliki ikatan tersebut terdiri atas etnis Sasak, Bugis, Dayak dan etnis Bali sendiri.
Pembentukan PKPEN yang diketuai Prof Dr I Gede Suyatna bertujuan untuk berperanserta secara aktif dalam proses pembangunan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan di Bali, termasuk dalam sistem keamanan Pulau Dewata.
Selain itu ikut ambil bagian menjaga kelestarian dan keajegan Bali, menciptakan suasana yang aman serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah NKRI.
Gusti Made Ngurah yang juga dosen Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar itu menjelaskan, ke-20 etnis di Nusantara itu ikut secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seni budaya dan kemasyarakatan.
Dengan demikian secara tidak langsung etnis Nusantara itu menjadi penduduk Bali, dan etnis Bali merupakan jumlah terbesar sebagai penduduk asli.
Etnis Bali sendiri tidak membuat paguyuban baru seperti yang dimiliki etnis lain dan tidak masuk dalam keanggotaan FKPEN, karena mereka sudah terhimpun dalam berbagai kelembagaan agama dan lembaga tradisional antara lain dalam desa adat (Pekraman).
Gusti Made Ngurah, mantan Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bali itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali merangkul seluruh etnis Nusantara yang ada di Bali tersebut dalam memelihara dan menjaga stabilitas keamanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.
Para paguyuban dari berbagai daerah di Nusantara itu dapat diajak secara aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang muncul, sekaligus mendorong pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat di Pulau Dewata, ujar Gusti Made Ngurah.(*)
