Pengamat: Keberadaan Kementerian Penduduk Sangat Diperlukan

Jakarta (Antara Bali) - Pengamat politik menilai keberadaan Kementerian Kependudukan sangat diperlukan, bahkan sangat urgen untuk dibentuk mengingat persoalan kependudukan membutuhkan penanganan lebih serius melalui institusi setingkat kementerian khusus.

Pandangan tersebut dikemukakan Prof Riset LIPI Siti Zuhro dan gurubesar ITS Surabaya, Prof Daniel Rosyid, Kamis, menjawab pertanyaan soal pentingnya Kementerian Kependudukan yang akan dibentuk pemerintahan Jokowi-JK.

Rencana presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membentuk kementerian ini sangat diapresiasi dua ahli tersebut. Adanya Kementerian Kependudukan, membuat penanganan masalah kependudukan lebih fokus dan bisa disinergikan dengan program pembangunan lainnya.

Siti Zuhro mengatakan, mendesaknya pembentukan Kementerian Kependudukan mengingat pada tahun 2030, Indonesia akan mendapat apa yang disebut bonus demografi, yaitu meledaknya jumlah penduduk usia muda dan produktif. Semua itu harus dipersiapkan secara matang.

"Kementerian Kependudukan inilah yang akan lebih fokus mempersiapkan kebijakan apa saja guna menyongsong bonus demografi. Jangan sampai bonus itu malah menjadi bencana demografi," ujar Siti

Selama ini, kata Siti, masalah kependudukan yang masuk ranah Kementerian Dalam Negeri, tidak diurus secara serius. Sedangkan dalam wadah BKKBN, hanya sebatas mengurus masalah Keluarga Berencana atau KB.

"Dengan membentuk Kementerian Kependudukan, maka kementerian ini akan memiliki kaki dan jangkauan hingga ke daerah-daerah. Dengan begitu bukan saja masalah kependudukan bisa ditangani sinergis, tetapi persoalan KB yang di masa Orde Baru sudah sangat baik dan telantar selama masa reformasi, bisa diatasi lagi dengan baik," katanya.

Pernyatan senada dikemukakan Daniel Rosyid. Menurut dia, ada dua hal penting dalam kaitan Kementerian Kependudukan ini. Pertama, selama ini, perencanaan pembangunan kurang memperhatikan aspek kependudukan sehingga sasaran pembangunan kurang terarah.

Kedua, kata Daniel, analisis-analisis yang digunakan terkiat kependudukan, lebih melihat penduduk sebagai individu, bukan keluarga. Padahal basis utama masyarakat Indonesia adalah keluarga, bukan pendudukan individu.

"Sebagai intitusi, keluarga di Indonesia juga sudah mulai terancam, sama seperti di negara Barat. Karena itu, keberadaan Kementerian Kependudukan ini akan mengembalikan marwah dan posisi keluarga, sehingga soal narkoba, kenalan remaja, seks bebas dan sebagainya, tepat dibenahi lewat institusi keluarga," Dani.

Figur Tepat

Baik Siti maupun Daniel sepakat bahwa kementerian kependudukan harus diisi oleh mereka yang benar benar menguasai masalah kependudukan sehingga kementerian baru dapat menjadi ikon kabinet Jokowi-JK.

Secara spesifik, Siti menyebut calon menteri haruslah tokoh muda yang profesional. Dia harus orang yang setiap saat mengurus masalah kependudukan, menguasai matematika kependudukan dan punya integritas. "Siapa orangnya, anda bisa tanya di Kantor Transisi," kata Siti.

Dani juga sependapat figur calon menteri harus tokoh yang menguasai masalah kependudukan dan selama ini bergerak dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya masalah kependudukan. "Kita serahkan pada Jokowi-Jk mencari figur yang cocok," katanya. (WDY)