Capres Jokowi Dukung Kinerja Densus 88

Denpasar (Antara Bali) - Koordinator Relawan Koalisi Bhinneka Tunggal Ika Wayan Sudirta mengatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mendukung penuh kinerja dan keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dalam mengantisipasi serangan teroris di Tanah Air.

"Kami menyatakan capres dan cawapres nomor urut dua ini mendukung keberadaan Densus 88 Polri. Tidak benar ada rencana membubarkan pasukan khusus antiteror itu, seperti yang dituduhkan dalam kampanye hitam tersebut," katanya di Bangli, Bali, Kamis.

Ia menyayangkan oknum-oknum tertentu yang melakukan kampanye hitam dengan menyebutkan capres Jokowi-JK akan membubarkan Densus 88 Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau ada oknum tertentu ngomong seperti itu adalah bagian dari kampanye hitam. Justru capres Jokowi-JK sangat komitmen mempertahankan kedua lembaga tersebut agar Indonesia ke depan lebih hebat dan kuat," ucap anggota DPD-RI ini.

Pada pembekalan relawan eksponen spritual Kabupaten Bangli, tergabung dalam KBTI, Wayan Sudirta mengatakan ada hal aneh, manakala Indonesia alami karut marut oleh korupsi serta terfragmentasi dan toleransi kebhinnekaan semakin merosot, ada orang ataupun kelompok yang inginkan Densus 88 dan KPK dibubarkan.

"Ini jelas bagi kami lantaran untuk membubarkan kedua lembaga tersebut sebagai bentuk kampanye hitam. Namun kami yakin masyarakat sudah semakin cerdas menyikapi kampanye hitam itu," katanya.

Sementara itu, Sekretaris KBTI Putu Wirata Dwikora mengaku heran saat kekerasan mengatasnamakan agama dilakukan kelompok tertentu, ketika berkali-kali bom meledak dan menimbulkan korban jiwa, dan Densus telah bergerak cepat, ada yang ingin membubarkannya.

Ia juga menilai aneh, ketika korupsi merajalela termasuk menyeret petinggi parpol dan pejabat sampai setingkat oknum Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, ada politisi dari partai yang ingin membubarkannya. Pemilik aspirasi pembubaran Densus 88 dan KPK, ada di gerbong capres dan cawapres yang sedang bertarung.

``Di kubu Jokowi-JK tidak ada partai pendukung, maupun ormasnya, berkeinginan membubarkan Densus 88 maupun KPK. Tidak ada yang ingin KPK bubar. Yang benar, perkuat KPK, perkuat Kejaksaan dan Kepolisian sampai seperti KPK. Kalau ketiganya bersatu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukumnya pasti lebih baik, rakyat lebih sejahtera,``katanyanya.

Sedangkan Tokoh Spiritual Bangli, Jero Mangku Teja dari Yayasan Mangku Teja, menyemangati relawan yang datang dari 72 desa di Bangli, mengajak masyarakat memilih Jokowi-JK, sebagai figur yang dapat dipercaya, sederhana, jujur, tulus, bersih, dan juga sangat merakyat.

"Mari kita dukung capres dan cawapres Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019," katanya.

Kepada relawan dititipkan 1.000 buku panduan kampanye praktis, untuk disebarkan ke masyarakat Bangli.

``Buku berisi alasan-alasan mengapa memilih Jokowi-JK, serta apa untungnya untuk Bali maupun untuk rakyat Indonesia," kata Sudirta menegaskan.

Yang jelas, kata Sudirta, Jokowi sudah menyanggupi menindaklanjuti beberapa aspirasi Bali, di antaranya menjaga kawasan suci di Bali seperti kawasan Pura Besakih dengan menolak status KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan menolak eksplorasi geotermal Bedugul untuk menjaga kesucian dari kawasan dimana terdapat 36 pura, memperkuat dan membantu memajukan UNHI Denpasar untuk tetap menjadi aset umat Hindu, bila nantinya terpilih.

Aspirasi lain disampaikan oleh 18 eksponen yang bernaung dalam KBTI, di antaranya tentang penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali, pembagian "visa on arrival" untuk Bali, pemerataan pembangunan di Bali melalui instrumen anggaran di pusat dan sebagainya.

``Mari kita dukung Jokowi-JK. Kalau pun ada yang dianggap kurang, menangkan dulu. Orang guru besar pun turun, tokoh adat (sulinggih) dan tokoh spiritual pun turun di pilpres ini, satu pertanda bahwa ini situasinya mengetuk mereka untuk terjun,`` ujarnya.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasang kandidat, yakni Prabowo Subianto dengan nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut dua. (WDY)