Denpasar (Antara Bali) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Anak Agung Oka Ratmadi segera memanggil pihak eksekutif terkait evaluasi APBD tahun 2013.
"Dari anggota Fraksi di DPRD Bali mengusulkan untuk pemanggilan pihak eksekutif. Kami sebagai pimpinan memanggil dan meminta pertanggungjawaban mereka, kenapa dana hibah untuk rakyat ini tidak cair hingga saat ini," katanya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan dari keterangan pihak eksekutif, bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan lagi kenapa hal itu bisa terjadi dan mengaku akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
"Terserah mereka mau ke mana, yang jelas kita meminta Pemerintah Provinsi Bali harus melaksanakan Perda APBD 2013 ini sebaik-baiknya. Jika tidak terlaksana kami sebagai lembaga Dewan akan memberikan rekomendasi bahwa pemerintah atau eksekutif tidak melaksanakan pemerintahan yang baik dan tidak melaksanakan kehendak perda yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama," ucapnya.
Selain itu, kata dia, rakyat berhak untuk menuntut pemerintah daerah apa yang telah menjadi haknya. "Kami di DPRD hanya memfasilitasi dan sebagai lembaga kontrol pemerintah, Dewan juga berhak memberikan teguran kalau pemerintah salah dalam menjalankan peratauran yang telah disepakati," kata politikus PDIP Bali.
Sementara Ketua Fraksi PDIP, Ketut Tama Tenaya usai menggelar rapat fraksi mengatakan, rapat fraksi tidak hanya dari PDIP saja, namun semua fraksi melakukan rapat untuk membahas hal yang sama yakni mengenai evaluasi APBD 2013.
"Yang paling panas perdebatannya adalah soal dana hibah karena batas waktunya telah habis dan hampir 90 persen dana hibah itu tidak sampai di rekening masyarakat atau panitia. Untuk itu kami minta pihak pimpinan segera melakukan rapat pimpinan dan memanggil pihak eksekutif untuk memberikan penjelasan dan waktunya telah habis," katanya.
Secara hukum hal ini sudah legal, dan bila perlu nanti menemukan data-data akurat bahwa dana hibah rakyat sudah bisa keluar, namun tidak dikeluarkan.
"Hal ini kami bisa mengadukan kepada Kemendagri, karena kita ingin berjuang untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Langkah yang dilakukan anggota Dewan, karena sebagian besar proposal dana hibah direkomendasi anggota DPRD untuk masyarakat belum cair hingga saat ini.
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta usai melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPRD Bali tidak mau berkomentar banyak.
"Silahkan tanya saja ke pimpinan Dewan, yang jelas apa usulan tersebut akan kita tindak lanjuti. Bukan masalah cair atau tidak cair dana hibah tersebut," katanya, sembari bergegas ke mobil. (LHS)
