Denpasar (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, bakal mengintegrasikan layanan mandiri ke dalam platform digital nasional terpadu untuk memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memudahkan masyarakat.
“Kami bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien,” kata Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta di sela menghadiri rapat koordinasi (rakor) soal perluasan digitalisasi pemerintah di Denpasar, Bali, Kamis.
Menurut dia, integrasi itu akan menyederhanakan akses warga terhadap layanan dan informasi penting dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sela rakor itu, Bupati Bangli akan mengimplementasikan arahan yang disampaikan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan.
Selain integrasi, poin utama yang akan diterapkan termasuk penguatan SPBE di tingkat kabupaten sebagai fondasi utama menuju Smart City, pemanfaatan instrumen digital dalam pengawasan anggaran daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat Bangli.
Selain itu, arahan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangli agar adaptif terhadap perubahan teknologi.
Rakor itu berfokus pada penguatan ekosistem digital dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya menekankan transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas korupsi.
Ia menyoroti pentingnya integrasi data antar-instansi agar pelayanan publik dapat diakses masyarakat dengan lebih cepat dan mudah.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu meminta Gubernur Bali dan bupati/wali kota untuk segera melakukan sosialisasi dan pendataan sehingga seluruh masyarakat Bali memiliki identitas tunggal digital.
Identitas tunggal digital itu digunakan untuk bantuan sosial, sehingga Luhut meyakini ke depan penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran.
“Saya kira ini akan membuat Indonesia lebih transparan, lebih efisien, dan target kita, saya sudah lapor ke Bapak Presiden Oktober tahun ini akan secara nasional diluncurkan,” ucap Luhut.
