Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Bali, memastikan birokrasi yang terbuka untuk mendukung pelayanan optimal kepada publik.
“Kuncinya bukan sistem yang rumit, melainkan kebiasaan mencatat, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi dengan disiplin dan niat baik,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Gianyar I Ketut Mudana di sela sosialisasi keterbukaan informasi publik di Gianyar, Bali, Jumat.
Menurut dia, keterbukaan informasi publik (KIP) berperan menjembatani tata kelola pemerintahan untuk mendukung rakyat sejahtera.
Alasannya, kata dia, keterbukaan akan melahirkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
Ia mendorong KIP hadir hingga pada level terbawah untuk pelayanan publik mulai dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) hingga sekolah.
“Ketika sekolah terbuka soal penerimaan peserta didik dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), ketika UPTD kesehatan atau pertanian terbuka soal program dan hasil kegiatan, saat itulah masyarakat melihat wujud nyata dari pemerintahan yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya,” imbuhnya.
Mudana berharap sosialisasi KIP dapat dijadikan sebagai langkah awal memperkuat budaya baru birokrasi di Kabupaten Gianyar, birokrasi yang terbuka, akuntabel, dan melayani.
“Kami yakin, dengan sinergi PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) utama, UPTD, dan sekolah, Gianyar dapat menjadi contoh daerah yang tidak hanya maju secara teknologi informasi, tetapi juga unggul dalam transparansi dan integritas pelayanan publik,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana menegaskan pihaknya tidak hanya berfokus pada keterbukaan informasi publik, namun juga menangani apabila terjadi sengketa informasi.
Pihaknya juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi sesuai amanat KI Pusat.
“Kami juga telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi kepada 159 badan publik yang tersebar di seluruh Bali, dan saat ini sedang tahap pengamatan langsung dan 116 badan publik telah dikunjungi,” ucapnya.
