Bangli, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli, Bali menekankan pentingnya pengelolaan informasi publik yang lebih transparan dan berimbang guna memenuhi hak dasar masyarakat agar mendorong partisipasi aktif membangun daerah.
"Kami patut bersyukur karena sejauh ini pengelolaan informasi sudah cukup baik dan dapat diterima oleh masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra di Kantor Bupati Bangli, Bali, Selasa.
Buktinya, lanjut dia, beberapa badan publik di kabupaten berhawa sejuk itu meraih predikat informatif pada evaluasi tahun sebelumnya.
Ia menggenjot badan publik lainnya ke depan agar menerapkan transparansi informasi yang lebih optimal kepada masyarakat memaknai peringatan Hari Hak untuk Tahu (Right To Know Day) yang jatuh pada 28 September.
Untuk itu, pihaknya mengumpulkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kabupaten Bangli, Kepala Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial, Kepala UPTD Dinas Perhubungan serta beberapa Kepala SD dan SMP di Kabupaten Bangli melalui edukasi agar memahami keterbukaan informasi publik.
"Kami harapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di berbagai lapisan masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Dewa Nyoman Suardana, mengungkapkan pentingnya hak atas informasi sebagai pembuka jalan terjaminnya pelaksanaan hak asasi masyarakat.
"Hak atas informasi menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya," ucapnya.
Suardana menambahkan informasi publik yang memiliki nilai tinggi harus diumumkan dan disediakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara akurat, benar, dan dikuasai oleh badan publik informatif.
Semakin masyarakat memahami hak mereka untuk mengakses informasi publik, kata dia, maka keterbukaan informasi menjadi modal dasar dalam membangun demokrasi yang sehat, memberikan pelayanan yang akuntabel, dan meningkatkan kecerdasan bangsa.
