Gubernur Bali gandeng konsultan konstruksi lokal rancang infrastruktur

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menggandeng konsultan konstruksi lokal untuk ikut merancang pembangunan berbagai infrastruktur di Pulau Dewata.

“Kalau ada pelaku lokal yang mampu dan berkualitas, itu yang kami utamakan, kami ingin ekonomi Bali berputar di Bali,” ucap Koster saat Musyawarah Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Bali, Rabu.

Koster dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Kamis, menjelaskan kehadiran konsultan lokal dalam merancang pembangunan Bali penting karena Bali memiliki karakteristik khusus sehingga nantinya pembangunan tidak hanya berkualitas secara teknis, tetapi juga selaras dengan visi.

“Bali ini pusat pariwisata dunia, sehingga peran konsultan sangat penting untuk memastikan pembangunan berkualitas dan berkarakter,” ujarnya.

Yang terdekat, kata Koster, adalah pembangunan jalan nasional under/overpass Jimbaran di tahun 2026-2027 dan pembangunan lanjutan jalan shortcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani.

Ia berharap seluruh proyek infrastruktur tersebut selesai dibangun sebelum akhir masa jabatannya pada 2030, sehingga Pemprov Bali terus mengejar dukungan pemerintah pusat dan sinergi para konsultan dan kontraktor lokal seperti Inkindo Bali.

“Kami selalu memprioritaskan sumber daya lokal asalkan berintegritas, kualitasnya bagus dan teruji, jarang sekali kami ambil dari luar kecuali kalau memerlukan spesifikasi khusus yang tidak ada di Bali,” tuturnya.

Karena itu, Gubernur Koster turut meminta anggota asosiasi terus meningkatkan kualitas agar bisa memberikan masukan dan pemikiran atau terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur Bali ke depan.

Terkait aspirasi Inkindo Bali agar Pemprov Bali membuat regulasi untuk melindungi konsultan lokal, Koster menyatakan cenderung mendorong penerbitan peraturan gubernur karena prosesnya lebih cepat dan fleksibel.

Namun menurut dia, pemerintah di daerah sendiri selama ini memang sudah memprioritaskan konsultan konstruksi lokal karena tujuannya agar perputaran ekonomi tetap berada di Bali.

Sementara itu Ketua DPD Inkindo Bali I Gusti Made Palguna menjelaskan aspirasi membuat regulasi bagi perlindungan konsultan lokal khususnya skala kecil dan menengah, bertujuan agar mereka lebih berdaya saing di daerah sendiri baik dalam bentuk Pergub maupun Perda.

Saat ini Inkindo Bali terdiri dari 110 badan usaha di mana beberapa tahun terakhir jumlahnya menurun lantaran ketatnya regulasi perizinan dan sertifikasi tenaga ahli yang juga terjadi secara nasional.

Untuk itu kesempatan Musprov juga menjadi ruang konsolidasi menghadapi tantangan dunia jasa konsultansi yang semakin kompleks, dengan tiga fokus utama yaitu evaluasi program kerja, penguatan komitmen sosial, dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan termasuk disrupsi teknologi serta kecerdasan buatan (AI) di sektor jasa konsultan.