Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap memperkuat permodalan dan menjaga cakupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), meski kinerja per Mei 2025 masih tumbuh positif.
"Ke depan tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas," kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu, di Denpasar, Senin.
Alasannya, sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi serta potensi peningkatan risiko kredit akibat sentimen negatif yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.
Selain CKPN, regulator jasa keuangan itu juga meminta perbankan di tiga provinsi tersebut untuk menjaga penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) secara memadai.
OJK Bali yang bertindak selaku Koordinator Wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu juga meminta perbankan secara rutin melakukan pengukuran kemampuan permodalannya dalam menyerap potensi risiko.
Regulator lembaga jasa keuangan itu mencatat industri jasa keuangan di Bali dan Nusa Tenggara tetap memiliki daya tahan dan terjaga stabil di tengah melemahnya perekonomian global, yang didukung oleh permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Baca juga: Kucuran kredit perbankan Bali Nusra tembus Rp236,53 triliun
Kinerja intermediasi bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Mei 2025 menunjukkan daya tahan yang solid.
Penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), kata dia lagi, mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya.
Kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menembus Rp236,53 triliun per Mei 2025 atau tumbuh 7,74 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp218 triliun.
Sedangkan DPK posisi Mei 2025 mencapai Rp283,67 triliun atau tumbuh 7,70 persen secara tahunan.
Sementara itu, kualitas kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga di bawah ambang batas lima persen dengan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sebesar 3,20 persen atau lebih tinggi dibandingkan posisi April 2025 yang sebesar 3,19 persen.
Khusus untuk BPR, pihaknya mengukur kecukupan modal melalui likuiditas (Cash Ratio/CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang relatif terjaga.
Ada pun Rasio CR BPR di Bali sebesar 14,23 persen, kemudian di NTB sebesar 17,3 persen, dan di NTT sebesar 7,09 persen.
Baca juga: OJK ungkap nasabah di Bali gemar menabung
Sementara itu, CAR BPR di Bali sebesar 33,84 persen, NTB sebesar 47,38 persen, dan NTT sebesar 45,68 persen.
Ada pun di Bali jumlah BPR mencapai 131 bank termasuk satu BPR Syariah.
"Tingginya permodalan itu diyakini menjadi bantalan kuat di tengah ketidakpastian global, dan kami terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas," katanya pula.
