Denpasar (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra mengusulkan pemerintah daerah agar menghadirkan kembali "Podium Bali Bebas Bicara" yang dulu lahir di era Gubernur Made Mangku Pastika, namun jika tidak dapat dihadirkan Pemprov Bali, maka DPRD setempat siap mengadopsi.
“Nanti saya akan sampaikan pada Ketua DPRD Bali, kalau memang dari pihak gubernur tidak ya ide-ide ini, apakah bisa kita buat di wantilan (balai) DPRD ini sendiri,” kata Komang Nova di Denpasar, Selasa.
Politisi Partai Demokrat itu melihat dalam 9 bulan pertama DPRD Bali periode ini berjalan sudah banyak aspirasi masuk, baik dari unsur pendidikan, tenaga kerja, dan pengaduan lainnya.
Oleh karena itu semestinya program Podium Bali Bebas Bicara dapat kembali hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga program itu justru sejalan dengan keberadaan DPRD.
Baca juga: Penjabat gubernur Bali ajak masyarakat manfaatkan "PB3AS"
Komang Nova juga melihat dari pengalaman program ini berjalan di era Gubernur Made Mangku Pastika, banyak hal yang sudah dikerjakan berangkat dari aduan masyarakat.
Saat ini, dengan terbukanya kantor DPRD Bali sebagai rumah rakyat yang menerima aspirasi secara terbuka membuatnya berpikir bahwa ruang bebas bicara yang lebih luas akan menekan aksi-aksi demonstrasi.
Sebelumnya, Podium Bali Bebas Bicara hadir di Lapangan Niti Mandala Renon, Komang Nova melihat hal yang baik jika hadir kembali di ruang publik tersebut, namun ia lebih tertarik jika membawa program ini di balai kantor dewan.
“Kita ada beberapa undangan-undangan atau pun masyarakat bisa hadir, entah hari apa misalkan setiap hari Jumat juga bisa kan setelah jam kerja, tapi bisa juga kalau hari Minggu,” kata dia.
Baca juga: Universitas Warmadewa meriahkan Podium Bali Bebas Bicara
Saat ini usulan menghadirkan podium untuk aspirasi ini akan disambungkan ke Ketua DPRD Bali, namun menurutnya butuh proses sebab dibutuhkan anggaran untuk menjalankannya.
Sementara itu, Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan yang turut hadir di lokasi menyatakan setuju dengan kehadiran Podium Bali Bebas Bicara ini, sebab salah satu aduan paling sering muncul perihal ketenagakerjaan.
“Kalau kami di sektor eksekutif tentunya dinas kami kan terbuka kalau ada dialog, bahkan kami coba di acara-acara tertentu, pasti masyarakat kami undang daripada demo,” ucapnya.
Menurutnya kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan aspirasi yang disertai data sehingga dapat menjadi kajian bagi pemerintah.
Sejauh ini karena ruang aspirasi terbuka rutin itu belum ada, Setiawan mengajak masyarakat terutama aduan ketenagakerjaan melapor melalui rumah rakyat.
