Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali akan segera memanggil pemilik akomodasi wisata berupa vila di tebing dan restoran tepi pantai tak berizin hasil inspeksi mendadak (sidak)-nya di Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung.
Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama di Denpasar, Senin, telah mengumpulkan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung, Pemprov Bali, dan imigrasi untuk mengumpulkan data-data, namun dirasa kurang untuk langsung menetapkan rekomendasi sanksi.
“Sebelum kami memberikan rekomendasi terkait masalah ini perlu pendalaman, apakah ada pejabat terbawah main, karena laporannya pembangunan harus ada persetujuan dari aparat desa yang dimaksud aparat desa itu aparat desa dinas,” kata Budiutama.
“Makanya perlu ada pemanggilan pemilik daripada vila-vila atau restoran yang ada di Pantai Bingin ini,” sambungnya.
Terkait jadwal pemanggilan, ketua komisi akan berkomunikasi dengan pimpinan dewan dengan beberapa rekomendasi awal seperti sanksi administratif dan atau sanksi pembongkaran.
Diketahui pada sidaknya DPRD Bali menemukan akomodasi-akomodasi ilegal di tebing dan area Pantai Bingin yang statusnya zona perlindungan setempat.
Data sementara yang mereka kantongi terlibat enam orang WNA dan 33 orang WNI yang terindikasi di dalam bisnis ilegal ini.
“Pemilik restoran ada orang lokal, ada orang asing dan itu kebanyakan menggunakan tanah negara, tidak ada izinnya sama sekali, makanya tidak ada masukan pendapatan bagi Pemkab Badung,” ujar Budiutama.
Dari diskusinya dengan badan pertanahan juga didapati bahwa lokasi-lokasi sidak tersebut adalah tanah negara, sehingga dewan ingin menelusuri dengan cermat mengapa pembangunan bisa terjadi.
“Jangan sampai nanti kita memberikan rekomendasi nanti menyalahi dari aturan, nanti kita yang bisa digugat,” sambungnya.
DPRD Bali ingin agar kasus akomodasi ilegal ini segera terpecahkan, sebab ini baru satu titik Pantai Bingin, sementara diyakini masih banyak bangunan yang sama lainnya.
Ini tercermin dari tingginya kunjungan ke Bali namun okupansi hotel rendah, sehingga dipertanyakan kemana para wisatawan menginap.
“Semakin cepat selesai semakin baik, kami menunggu data yang sempurna lagi termasuk pemilik vila-vila dan restoran itu, kami telusuri data WNA dan WNI yang terlibat,” ucapnya.
