Denpasar (ANTARA) -
Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan kembali menganggarkan pembangunan 20 unit rumah layak huni (RLH) di tahun 2025 untuk masyarakat kurang mampu.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam keterangannya di Denpasar, Kamis, menjelaskan Pemkot Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan perumahan atau hunian bagi masyarakat Kota Denpasar yang berstatus kurang mampu.
Hal tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan terintegrasi dapat dioptimalkan, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Dia mengatakan selain memberikan bantuan fisik berupa bangunan, Pemerintah Kota Denpasar dengan menggandeng perumda dan berbagai pihak juga turut melengkapi bantuan dengan perabot rumah tangga.
Bantuan ini mulai dari kasur, seprei, kompor gas, gas LPG 3 kg dan lemari. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ke depannya akan terus ditingkatkan.
“Ke depan bantuan bedah rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni secara bertahap akan terus kami tingkatkan, termasuk juga bantuan perlengkapan rumah tangga," katanya.
Hal itu, kata dia, utamanya untuk membantu masyarakat Kota Denpasar sehingga perbaikan rumah dapat lebih baik lagi dengan dilengkapi dengan berbagai perabotan, dan mencapai rumah sehat layak huni yang berkelanjutan.
Sementara Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar I Gede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan sebelumnya di tahun 2024 Pemkot Denpasar telah merealisasikan total 35 unit dengan menyasar rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu.
Jumlah tersebut terdiri atas bantuan yang dilaksanakan dalam APBD Induk dan APBD Perubahan 2024.
Selain itu juga terdapat satu unit bantuan CSR rumah layak huni dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, satu unit bantuan CSR dari DPD Himppera Bali, dan satu unit bantuan CSR dari DPD REI Bali.