Denpasar (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menekankan sinergi antarinstansi untuk menggenjot optimalisasi hasil dari proyek pembangunan nasional termasuk yang dikerjakan lintas sektor di tanah air.
"Masih banyak pembangunan nasional yang kita lakukan belum mencapai hasil atau mencapai manfaat yang kita harapkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di sela Forum Implementasi Manajemen Risiko 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, Senin.
Menurut dia, salah satu penyebab belum optimalnya hasil pembangunan nasional itu karena selama ini ia menilai risiko dari pelaksanaan pembangunan nasional belum terkelola baik.
Apalagi, imbuh dia, pembangunan nasional yang dilaksanakan lintas sektor sehingga isu-isu yang ditemukan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suatu institusi tersebut.
Untuk itu, ia mendorong institusi pemerintah dan badan dapat melakukan manajemen risiko pembangunan nasional.
Baca juga: Pj Gubernur Bali minta Kepala BPKP baru bantu persoalan pembangunan
Tujuannya, kata dia, agar faktor yang berpotensi menghambat capaian tujuan pembangunan nasional dapat segera dimitigasi dan masalah pembangunan lintas sektor dapat segera diatasi.
"Diperlukan kesepahaman dan kolaborasi antarinstansi serta peningkatan kapasitas sumber daya, agar penyelenggaraan manajemen risiko lintas sektor dapat berjalan secara efektif," ucapnya.
Ada pun manajemen risiko pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pengendalian dan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk mempercepat implementasi tujuan tersebut, BPKP bersama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyelenggarakan Forum Implementasi Manajemen Risiko 2024 untuk mengakselerasi pembangunan nasional.
Baca juga: BPKP Bali minta kades cermat susun APBDes untuk sejahterakan rakyat
Dalam forum itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), para pengambil kebijakan, praktisi dan akademisi dari kementerian/lembaga.
Kemudian perwakilan pemerintah daerah, dan badan usaha dengan pelatihan praktik pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor di Sanur, Denpasar, Bali, 11-15 November 2024.
