Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang air Retno Marsudi menyebut krisis politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang saat ini baru mencapai 17 persen dari target pada 2030.
“Hampir setengahnya menunjukkan hasil minimal atau kemajuan yang moderat dan sepertiganya gagal atau mundur,” kata Retno Marsudi di sela Forum Hubungan Masyarakat Dunia (WPRF) 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Menteri Luar Negeri RI 2014-2024 itu mengungkapkan pandemi COVID-19, meningkatnya konflik dan tensi geopolitik dan masalah iklim menjadi biang kerok belum optimalnya pencapaian SDGs tersebut.
Adapun situasi dunia saat ini, ucap dia, dipenuhi ketidakpastian akibat perang dan konflik di Gaza, Lebanon, Ukraina dan peristiwa lainnya.
“Rakyat yang harus membayar biaya dari konflik, mereka sangat terdampak oleh konflik dan perang,” ucapnya.
Sementara itu, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP)-29 di Baku, Azerbaijan, diplomat senior itu mengungkapkan isu perubahan iklim juga menjadi perhatian besar.
Untuk itu, semua pihak harus menjadi pemandu dari isu perubahan iklim tersebut agar capaian SDGs dapat diakselerasi.
Pasalnya, kehidupan manusia terdampak dari perubahan iklim tersebut mulai dari rantai pasok yang bermasalah, meningkatnya biaya pangan, bencana alam hingga kerusakan infrastruktur.
“Sekjen PBB dalam pembukaan COP29 menyebutkan hari terpanas, bulan terpanas dan hampir menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat dan perubahan iklim ke manusia itu nyata,” katanya.
Baca juga: Bappenas harap HLF-MSP 2024 percepat capaian SDGs pada tahun 2030
Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah program yang disusun negara-negara anggota PBB pada 2015 yang ditargetkan tercapai pada 2030.
Ada 17 tujuan yang ingin dicapai secara global di antaranya terkait mengentaskan kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas.
Kemudian kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur serta berkurangnya kesenjangan.
Selain itu, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadailan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan SDGs di Indonesia hingga Oktober 2024 sebesar 62,5 persen dari 222 indikator SDGs yang telah sesuai dengan jalur.
Capaian tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata negara di tingkat global sebesar 17 persen dari target SDGs.
Baca juga: Pemprov Bali raih Provinsi Terbaik I pada Indonesia's SDGs Award 2023
