Kapolres Gianyar AKBP Umar menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam acara Hub Space 2024 karena dinilai berprestasi dalam mendukung penyelenggaraan transportasi perkotaan.
"Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Polres Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat Gianyar," ujar Kapolres Gianyar AKBP Umar, Minggu.
Acara penganugerahan berlangsung di Ballroom JiExpo Kemayoran, Convention Center & Theatre Area, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).
Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan.
Saat penyerahan penganugerahan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam memberikan manfaat transportasi yang baik bagi masyarakat.
Keberhasilan Kapolres Gianyar dalam menerima penghargaan ini mencerminkan upaya dan dedikasi Polres Gianyar dalam mendukung dan mengawal sistem transportasi yang baik di wilayahnya.
Hal ini juga menunjukkan sinergi yang baik antara pihak kepolisian dengan pemerintah daerah dalam mengelola transportasi perkotaan.
Selain kepada Kapolres Gianyar, Kementerian Perhubungan juga memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024 kepada sejumlah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah menunjukkan dedikasi dan keberhasilan dalam pengelolaan sistem transportasi yang baik, aman, tertib, dan berkelanjutan.
Adapun, pemerintah provinsi yang menerima Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sumatera Utara, Yogyakarta, Jambi, Aceh, Bangka Belitung, dan Lampung.
Sementara, Piala Wahana Tata Nugraha diberikan kepada 61 pemerintah kabupaten/kota dan sertifikat Wahana Tata Nugraha kepada 100 pemerintah kabupaten/kota.
