Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menanggapi peringatan dari Presiden Jokowi agar berhati-hati menghitung dengan cermat kemampuan APBD dalam pembangunan transportasi massal berbasis kereta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Rabu, mengatakan pembangunan transportasi kereta di Bali berbeda, di mana pendanaannya menggunakan peran investasi swasta bukan APBD.
Pemprov Bali menyadari kondisi fiskal APBD Bali terbatas sehingga daerah dibantu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perhubungan memaksimalkan peran swasta dalam proyek ini.
“Sudah didesain sedemikian rupa, peringatan Presiden tetap penting kan Beliau kepala pemerintahan yang punya pengalaman panjang soal itu (pembangunan transportasi kereta),” kata Dewa Indra.
Selain urusan pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi saat bertemu kepala daerah di IKN, Selasa (13/8) juga menyinggung kesiapan saat operasionalnya.
Sebab, jika mencontoh Jakarta, perlu dana hingga Rp800 miliar per tahun untuk operasional MRT.
Sekda Bali kembali menjawab bahwa swasta yang mendapat kesempatan mengelola operasional kereta bawah tanah nanti, sebab mereka mengeluarkan banyak uang untuk membangun dan perlu mengembalikan modal.
Menurutnya, kondisi pengembangan kereta bawah tanah di Bali berbeda dengan situasi MRT di Jakarta, sebab ada kolaborasi APBD dan investasi swasta di sana.
Dewa Indra memahami peringatan Presiden Jokowi sebagai pengingat kepada daerah yang hendak membangun transportasi kereta sejenis bahwa biayanya besar.
Apalagi Presiden Jokowi tahu betul kondisi MRT Jakarta, sehingga pengalaman ini diambil positifnya oleh Pemprov Bali sebagai bentuk kepedulian Presiden.
“Membangun MRT perlu kehati-hatian, membutuhkan investasi yang besar, membutuhkan dukungan finansial dari APBD, itu tentu harus kami maknai sebagai sesuatu yang harus dicamkan dengan baik karena beliau punya pengalaman panjang,” ujarnya.
Provinsi Bali sendiri memastikan akan memulai pembangunan kereta bawah tanah atau subway mulai September 2024, dimana titik awal peletakan batu pertama direncanakan dilakukan di Sentral Parkir Kuta, Kabupaten Badung.
Baca juga: Pembangunan sumber daya manusia jadi sorotan di Hari Jadi Ke-66 Provinsi Bali
