Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali meminta sinergi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Bali melalui berbagai program kerja.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Kamis, mengatakan dari sisi literasi, OJK berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan.
"Dengan memahami produk dan layanan jasa keuangan yang diakses, maka masyarakat pun berpotensi untuk memaksimalkan manfaat dari produk dan layanan dimaksud," ujar Puji Rahayu.
Untuk menetapkan target program kerja TPKAD yang disesuaikan dengan program kerja dan target PUJK telah dilaksanakan high level meeting dengan pimpinan PUJK belum lama ini.
Rencana program kerja dan target dimaksud antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pembukaan rekening Simpanan Pelajar, kegiatan Bank Goes to School hingga pelaksanaan pelatihan UMKM.
"Pilar pertama perlindungan konsumen adalah edukasi yang memadai sehingga kegiatan sosialisasi harus masif dilakukan. Selain itu, OJK juga mendorong akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Bali," katanya.
Baca juga: Di desa wisata Cemagi, OJK edukasi UMKM-pelajar soal jasa keuangan
Akses keuangan yang merata oleh seluruh masyarakat yang disinergikan dengan penyaluran kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Puji menambahkan untuk mensinergikan program yang akan dilaksanakan maka akan membantu PUJK untuk memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masyarakat.
"Kami mengapresiasi seluruh PUJK di Provinsi Bali yang telah senantiasa mendukung pencapaian program kerja TPAKD," katanya.
OJK telah menetapkan sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan tahun 2024. Sasaran prioritas literasi antara lain masyarakat di daerah 3T, petani/nelayan, pelajar/santri, dan penyandang disabilitas.
Sedangkan, sasaran prioritas inklusi keuangan antara lain pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perempuan, masyarakat wilayah pedesaan, pelajar dan penyandang disabilitas.
Baca juga: OJK Bali dan BPS beri pelatihan petugas Survei Literasi dan Inklusi Keuangan
Dari sasaran prioritas tersebut dan disesuaikan dengan program unggulan daerah, OJK bersama pemerintah daerah Provinsi Bali juga telah menetapkan program kerja tahun 2024 yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing daerah.
Puji menyampaikan TPAKD dapat menambahkan program unggulan dari masing-masing daerah seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dari TPAKD Provinsi Bali melalui BPD Bali.
Selanjutnya KURDA Gianyar Aman Sejahtera TPAKD Kabupaten Gianyar yang menyasar keluarga pra sejahtera di Kabupaten Gianyar dan program pembiayaan calon Pekerja Migran Indonesia oleh TPAKD Kabupaten Bangli.
Kemudian, ada Program Sidi Kumbara (Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera) untuk mendukung permodalan UMKM perintis dari TPAKD Kabupaten Badung, program SiDarling (Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan) yang mengkonversi penjualan sampah menjadi tabungan dari TPAKD Kota Denpasar.
Selanjutnya ada program Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) yang dilaksanakan di Desa Bengkala. Pada tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan juga program GM EKI di wilayah Nusa Penida.
"Sinergi program yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Provinsi Bali. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat akan mendorong perekonomian masyarakat," ujarnya.
