Denpasar, Bali (ANTARA) -
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyasar literasi keuangan syariah kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bali sebagai salah satu opsi sumber pembiayaan dan investasi.
"Untuk mendukung kemajuan usaha dan turut berkontribusi bagi perekonomian daerah," kata Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsah di Denpasar, Bali, Selasa.
Ia menjelaskan edukasi keuangan itu merupakan upaya preventif agar masyarakat dan UMKM terhindar dari penawaran investasi bodong, pinjaman daring ilegal, maupun kejahatan keuangan digital lainnya.
Pada Ramadhan ini, regulator lembaga jasa keuangan itu melakukan sosialisasi keuangan syariah salah satunya kepada UMKM di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (18/3/2025).
Baca juga: OJK Bali latih petugas survei literasi keuangan 2025
Pihaknya optimistis keuangan syariah menjadi salah satu opsi membawa UMKM naik kelas.
Kegiatan itu merupakan bagian dari program UMKM Bali Nadi Jayanti yaitu program pendampingan UMKM melalui kelas akselerasi pelatihan UMKM yang berkolaborasi dengan industri jasa keuangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM Kabupaten Buleleng Dewa Made Sudiarta mengapresiasi pelaksanaan edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.
"Melalui edukasi keuangan syariah diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan keuangan yang tepat dan efisien, sehingga UMKM dapat berkembang lebih pesat," ucapnya.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing sebesar 39,11 persen dan 12,88 persen.
Capaian itu masih jauh lebih rendah dari indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional yaitu masing-masing mencapai 65,08 persen dan 73,55 persen. OJK menilai edukasi keuangan syariah menjadi penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca juga: OJK tekankan pentingnya edukasi keuangan masuk ke kurikulum sekolah
Dalam sosialisasi itu, OJK berkolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buleleng, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Cabang Denpasar dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2025 di Provinsi Bali.
Sementara, jumlah UMKM berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali hingga 2023 mencapai 442.848 pelaku usaha yang mayoritas usahanya bergerak pada skala mikro mencapai 388.279 unit, kemudian usaha skala kecil mencapai 43.296 unit dan menengah sebanyak 11.273 unit.
