Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali membentuk satuan operasional pemasyarakatan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara.
“Satuan operasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan dan penerapan aturan di satuan kerja pemasyarakatan,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Romi Yudianto di Denpasar, Jumat.
Romi mengukuhkan tim satuan operasional itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Pengukuhan satuan operasional itu ditandai dengan penyematan ban lengan atau hand badge.
Menurut dia, dibentuknya tim kepatuhan di internal pemasyarakatan itu menjadi komitmen untuk memastikan sistem pengamanan maksimal.
Kehadiran mereka pun, lanjut dia, diharapkan mendukung upaya pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan.
“Ini merupakan kepercayaan dan amanah. Untuk itu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadilah contoh dan teladan karena sebelum mengawasi orang lain, seyogyanya mengawasi diri sendiri,” imbuhnya.
Memastikan keamanan dan mencegah gangguan, menjadi salah satu kunci tugas satuan operasional itu di tengah kondisi lapas dan rutan di Bali yang melebihi kapasitas.
Sementara itu, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, jumlah warga binaan (tahanan dan narapidana) di 10 lapas dan rutan di Bali mencapai 4.028 orang per Jumat (12/1) pukul 11.40 WIB.
Jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas yang seharusnya mencapai 1.544 orang.
Dari 10 lapas dan rutan itu, Lapas Kerobokan menjadi unit yang paling banyak dihuni warga binaan yakni mencapai 1.225 orang dari kapasitas 466 orang dan Lapas Narkotika Kelas II-A Bangli mencapai 1.117 orang dari total kapasitas mencapai 468 orang.
“Kehadiran satuan operasional ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik, terutama dalam memperkuat kinerja dan integritas jajaran di Kemenkumham Bali,” imbuhnya.
