Denpasar (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali masih membutuhkan dukungan dana, sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan layanan konsultasi yang disediakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi pelaku UMKM di provinsi itu.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina di Denpasar, Selasa, mengatakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM itu penting agar mereka bisa berkembang.
"Ada 10 layanan konsultasi yang tersedia di PLUT, di antaranya layanan konsultasi dan pendampingan usaha, pelatihan teknis dan manajerial, pengembangan produk unggulan daerah dan inkubasi bisnis," kata Ekadina dalam kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Made Mangku Pastika.
Reses bertajuk Pemantauan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2023 tentang APBN 2023: Fokus pada Dana Desa dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) itu juga menghadirkan narasumber Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho.
Selain itu, lanjut dia, pada PLUT diberikan layanan pendaftaran usaha pada sistem perizinan secara elektronik, pengembangan kemasan produk, promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar dan layanan lainnya.
Hanya saja, kata Ekadina, karena dihadapkan pada kendala pendanaan untuk operasional layanan PLUT, sehingga layanan yang diberikan pada UMKM belum berjalan optimal.
Baca juga: Dinkop Bali dorong pemeringkatan koperasi di kabupaten
Ekadina mencontohkan pelatihan untuk koperasi dan UMKM yang diberikan pada 2023 ini baru menyasar 559 peserta yang berupa diklat kuliner serta diklat kompetensi pengurus, pengawas dan manajer koperasi.
Selain itu telah diberikan pendampingan inkubator bisnis untuk 28 tenant yang selanjutnya diajak berpameran di salah satu mal di Kota Denpasar.
Sedangkan jumlah UMKM di Provinsi Bali yang tercatat hingga tahun 2023 sebanyak 442.848 UMKM. Dari 442.848 UMKM tersebut, berdasarkan kriteria usahanya itu mayoritas merupakan usaha mikro yakni 388.279 unit, usaha skala kecil 43.296 unit dan usaha skala menengah sebanyak 11.273 unit.
Ekadina menyampaikan pentingnya pendampingan khususnya bagi pelaku usaha mikro karena seringkali manajemen usaha mereka belum mencerminkan keberlanjutan.
"Hal-hal sederhana seperti teknik pengambilan foto produk juga penting di tengah promosi yang efektif melalui media sosial," katanya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Made Mangku Pastika menyayangkan jika Gedung PLUT yang begitu apik belum dapat melaksanakan layanan optimal bagi UMKM.
Menurut Gubernur Bali periode 2008-2018 itu, pemberdayaan pelaku UMKM penting agar mereka dapat mengembangkan usaha sehingga membawa kesejahteraan.
Terkait persoalan dana, Pastika berpandangan hal itu bisa terjadi tergantung dari program prioritas yang diinginkan pemerintah daerah dan pemanfaatan anggaran.
Baca juga: Pemprov Bali dorong koperasi produksi
"Sebenarnya anggaran daerah cukup kalau program yang dilaksanakan itu benar dan tepat sasaran. Jangan sampai uang yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan keperluan rakyat. Tetapi unsur politik seringkali juga tidak bisa dikesampingkan dalam penentuan rencana pembangunan dan pemanfaatan anggaran," katanya.
Untuk mendapatkan pendanaan, Pastika mengusulkan agar dinas terkait juga dapat mengambil celah dari APBN misalnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Menurut Pastika tidak mudah jika berharap dari APBD di tengah penurunan APBD Bali hingga Rp1 triliun pada 2024 dibandingkan tahun anggaran 2023.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho menyampaikan total penyaluran kredit program untuk debitur skala kecil, mikro, super mikro dan ultra mikro di Provinsi Bali hingga November 2023 mencapai Rp8,02 triliun dengan total debitur sebanyak 110.036 pelaku usaha.
Yang terbanyak tersalur pada usaha mikro dengan 81.214 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp4,31 triliun lebih.
Teguh juga menyampaikan potensi UMKM itu luar biasa dan terbukti bertahan ketika pandemi COVID-19. Terlebih indeks kewirausahaan di Bali yang di angka 9 persen juga sudah di atas nasional yang 3 persen.
"Kami juga bisa turut berkolaborasi dengan UMKM agar mereka naik kelas diantaranya melalui pelatihan bagi UMKM terkait promosi produk, pengelolaan keuangan hingga pendampingan ekspor," ucap Teguh.
