DPRD Bali putuskan Perubahan APBD 2023 sebesar Rp8,35 triliun

Denpasar (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menetapkan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp8,35 triliun lebih, dari semula berjumlah Rp7,95 triliun lebih.

"APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2023 yang semula berjumlah Rp7,95 triliun lebih, bertambah sejumlah Rp396,48 miliar lebih sehingga menjadi Rp8,35 triliun lebih," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Senin.

Sugawa Korry menyampaikan peningkatan besaran Perubahan APBD Provinsi Bali itu saat membacakan Keputusan DPRD Provinsi Bali tentang Persetujuan Penetapan Ranperda menjadi Perda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Sebelumnya Koordinator Pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2023 DPRD Bali Gede Kusuma Putra menyampaikan sejumlah alasan dan argumentasi yang melandasi dirancangnya Perubahan APBD Provinsi Bali.

Baca juga: Gubernur Koster: Belanja Daerah di Perubahan APBD 2023 naik Rp438 miliar

Salah satunya adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-unit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja.

"Sesungguhnya kalau kita cermati, penyusunan Rancangan APBD dalam tahun berjalan selalu terkait dengan APBD tahun sebelumnya terutama adanya besaran silpa atau sikpa yang audited serta selanjutnya semua bermuara pada besaran pembiayaan bersih (pembiayaan netto) yang ada," ujar Kusuma Putra.

Gambaran Perubahan APBD Bali tahun anggaran 2023 diantaranya Pendapatan Daerah direncanakan naik Rp309,51 miliar lebih, yang semula Rp6,933 triliun lebih menjadi Rp7,24 triliun lebih.

Hal itu juga terkait penerimaan pembiayaan sebesar Rp330,13 miliar lebih berasal dari silpa APBD tahun 2022 audited serta pencairan dana cadangan sebesar Rp78,82 miliar lebih sehingga totalnya Rp408,96 miliar lebih.

Baca juga: DPRD Bali usulkan kenaikan bantuan parpol pada Perubahan APBD 2023

Penerimaan pembiayaan juga diharapkan sebesar Rp703,95 miliar lebih yang diharapkan bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp395,78 miliar lebih (terdiri dari Rp150 miliar dana cadangan, Rp100 miliar penyertaan modal daerah serta Rp145,78 miliar lebih untuk pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo).

Sedangkan penerimaan pembiayaan secara keseluruhan menjadi sebesar Rp1,11 triliun lebih (Silpa APBD tahun 2022 audited Rp330,13 miliar lebih + pencairan dana cadangan Rp78,82 miliar lebih + penerimaan pinjaman daerah Rp703,95 miliar lebih).

"Kami dari Dewan memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali khususnya Badan Pendapatan Daerah yang telah berupaya keras dengan berbagai cara hingga masih mampu berupaya meningkatkan PAD sebesar Rp310,02 miliar lebih (6,55 persen dari APBD Induk) serta realisasi PAD hingga bulan Juli 2023 ini telah mencapai 55,16 persen," ujarnya.

Segala bentuk upaya dan langkah-langkah guna terjadinya transformasi ekonomi Bali agar terus digalakkan, dimaksimalkan dan diprioritaskan karena akan menjadikan terbentuknya keseimbangan baru dalam perekonomian Bali yang berdampak terhadap peningkatan daya tahan ekonomi (yang tidak terlalu bertumpu pada sektor pariwisata).

"Dewan meminta Pemprov Bali untuk dalam tiga bulan ke depan fokus mengupayakan, menggarap untuk bisa terealisasinya penerimaan-penerimaan pendapatan yang telah direncanakan," katanya.

Khususnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang realisasinya baru mencapai 19,50 persen dari Rp810,71 miliar lebih yang dianggarkan serta penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang Sah yang baru terealisasi 25,69 persen dari Rp900,67 miliar lebih yang dianggarkan.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terhadap seluruh pandangan, usul, dan saran dari segenap anggota DPRD Bali, akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang.

Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali, instansi vertikal di Provinsi Bali dan seluruh komponen masyarakat Bali yang kooperatif sehingga apa yang diniatkan bisa terealisasi dengan baik.