Pemprov Bali: Masyarakat tunggu skema insentif kendaraan listrik

Denpasar (ANTARA) - Pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Bali  menyampaikan bahwa masyarakat yang hendak membeli kendaraan listrik nampaknya masih menunggu skema insentif yang akan digunakan oleh pemerintah

"Sebelum dikeluarkannya isu mengenai insentif ini pasar kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sudah menanjak, tapi kemudian sepertinya terjadi situasi menunggu dan melihat (di masyarakat) ketika isu insentif mulai muncul," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta dii Denpasar, Kamis.

Samsi mengatakan bahwa dengan adanya pemberian insentif untuk kendaraan listrik seharusnya ada banyak perbaikan atau peningkatan pembelian di Bali.

Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Selasa (21/2) masih mengajukan tiga skema alternatif pemberian insentif antara lain insentif pembelian, mengurangi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), hingga pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan menambahkan bahwa masyarakat saat ini butuh bukti, sementara itu selain pertimbangan skema insentif, pemerintah masih harus memikirkan soal pendapatan.

Baca juga: Presiden Jokowi minta industri otomotif bergeser ke kendaraan listrik

"Karena pengurangan pajak kan sudah, harus dipertimbangkan juga kalau tahapan kurang di satu sisi artinya di mana kita akan mendapat pengganti pendapatan, tentunya ini peran pusat jadi penting," kata dia.

Untuk di Bali sendiri, hal yang terpenting menurutnya adalah kesiapan penyediaan ekosistem kendaraan listrik, lantaran selama ini permintaan sudah ada namun tak dibarengi dengan ketersediaan unit dan infrastruktur.

"Permintaan kita ada tapi ketersediaan harus disiapkan, tidak berupa unit kendaraan listrik saja tapi infrastrukturnya. Kalau unit belum siap rasanya masyarakat akan pikir-pikir juga karena ada yang konvensional," kata Setiawan.

Maka dari itu, menurut mantan Kepala Bidang ESDM Disnaker ESDM Bali tersebut perlu adanya pembenahan dari hulu, agar target 145 ribu kendaraan listrik pada 2026 dapat terwujud.

"Kira-kira di kawasan mana prioritas, tetapi di sisi hulu harus siap, kalau tidak agak berat nanti kan kita ingin transformasi berkelanjutan. Kalau ini belum disiapkan susah, karena dengan adanya penyiapan dari sisi hulu jelas perekonomian akan tercapai," jelasnya.

Baca juga: Peralihan kendaraan listrik jadi peluang bagi montir di Indonesia

Pejabat Pemprov Bali itu menyebut hingga saat ini pembelian kendaraan listrik khususnya motor di Bali baru mencapai sekitar 2 ribu unit, sementara yang meningkat saat ini adalah sepeda listrik.

"Yang banyak saat ini itu justru sepeda listrik itu dilihat dari tingkat penjualan, tapi kalau sepeda motor listrik ada peningkatan tapi tidak semasif sepeda karena banyak pembanding-pembanding di pasaran," ujarnya.