STF 2022 soroti upaya daerah majukan sistem transportasi umum

Badung (ANTARA) - Sustainable Transportation Forum (STF) di Nusa Dua, Bali, pada 20–21 Oktober 2022 mengangkat berbagai upaya pemerintah daerah mengembangkan sistem transportasi umum di wilayahnya masing-masing demi menekan jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi.

Beberapa kota yang membagi pengalamannya di Sustainable Transportation Forum, antara lain Medan, Jakarta, Semarang, dan Surakarta.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis pada salah satu sesi diskusi menyampaikan saat ini pihaknya telah menerapkan program “Buy The Service” (BTS) yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Dari program itu, yang juga disebut layanan Teman Bus, Pemerintah Kota Medan mengoperasikan 72 unit bus Trans Metro Deli untuk lima rute layanan.

Lima rute Trans Metro Deli mencakup wilayah di Kota Medan, Distrik Belawan, Lapangan Merdeka, Terminal Amplas, dan Tembung.

Iswar Lubis menyampaikan sejauh ini perpindahan pengguna sepeda motor ke Trans Metro Deli telah mencapai 52 persen.

Baca juga: Dishub Bali ajak masyarakat gunakan transportasi umum

“Kami mencatat ada 48.000 penumpang per hari yang didominasi penumpang perempuan dan anak-anak. Ini tentunya perkembangan yang menggembirakan, sehingga kami sebagai pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi mendorong peralihan yang lebih tinggi lagi,” kata Iswar Lubis pada sesi diskusi Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali minggu ini (20/1).

Sementara itu, pada sesi diskusi yang sama, Pemerintah Kota Semarang menyampaikan pihaknya saat ini berupaya menyediakan akses transportasi umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan orang lanjut usia

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Semarang Arwita Mawarti menyebut pemerintah menyediakan low deck bus (bus pijakan rendah) serta memberi insentif tarif kepada penyandang disabilitas, lansia, dan pelajar.

Walaupun demikian, ia menyampaikan pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena daerah memiliki keterbatasan kemampuan fiskal untuk meneruskan dan mengembangkan layanan tersebut.

Kemudian, Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan pihaknya saat ini fokus memperkuat tata kelola kelembagaan untuk transportasi umumnya.

Baca juga: Pemprov Bali kembali operasikan bus Trans-Sarbagita

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufiq Muhammad menjelaskan pengembangan kelembagaan itu telah berjalan sejak 2009 sampai dengan 2013.

Di Surakarta saat ini ada dua konsorsium yang menaungi 100 bus dan 100 angkutan dalam kota (angkot), Taufiq menambahkan.

Sementara itu, Pemerintah Kota fokus menata jaringan, infrastruktur, pendanaan, dan manajemen peningkatan pendanaan (demand) transportasi termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sesi diskusi yang sama, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan RI Suharto menyampaikan pihaknya saat ini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan skema “Buy The Service” (BTS)/Teman Bus untuk mempercepat peralihan pengendara sepeda motor dan kendaraan pribadi ke angkutan umum seperti bus.

Program itu pada 2020 telah diterapkan di 10 kota percontohan, yaitu Denpasar, Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.

Di Bandung dan Makassar, program itu dibantu oleh Sustainable Urban Transport Programme Indonesia– Nationally Appropriate Mitigation Actions (SUTRI NAMA) dan Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS) terutama terkait kajian dan perumusan kerangka peraturan serta basis data.