Sekda Bali: Perlu ada komitmen bersama cegah pelecehan tempat suci

Denpasar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan harus ada komitmen bersama untuk mencegah terjadinya kembali pelecehan terhadap tempat-tempat suci yang dilakukan oknum wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke Pulau Dewata.

"Ini (pelecehan terhadap tempat suci-red) sudah terjadi berkali-kali dan peristiwanya seringkali sudah lewat baru kita tahu," kata Dewa Indra usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.

Oleh karena itu, ujar dia, tanggung jawab menjaga tempat-tempat suci dari ulah usil oknum wisatawan tentunya tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah.

Dewa Indra menyampaikan hal tersebut menanggapi aksi meresahkan dilakukan oleh seorang wisatawan yang duduk pada palinggih (tempat suci) Pura Luhur Trate Bang, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini berada di kawasan Kebun Raya Eka Karya, di Desa Candikuning, Tabanan.

Baca juga: Sekda Bali: Tak akan ada pengiriman babi ilegal usai aturan dilonggarkan

Foto yang diposting akun Instagram dreamchaser_traveling pada Sabtu (1/10) ini viral dan panen kecaman karena melecehkan tempat suci di Bali.

Tampak wisatawan tersebut naik di palinggih Balai Pelik di Pura Trate Bang mengenakan baju putih lengkap memakai sepatu. Wisatawan berfoto dengan posisi duduk. Terlihat ia mengalungkan masker hitam dan menggendong tas warna merah.

"Wisatawan 'kan diantar oleh travel agent dan guide-nya, maka ini harus punya komitmen yang sama dengan pemerintah daerah," ujar birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng itu.

Hal tersebut agar tidak semua mengatakan pemerintah daerah kecolongan. "Lah kan wisatawan pergi kemana-mana tanpa kita (pemerintah) ikuti. Seringkali viralnya itu jauh setelah peristiwanya terjadi, dengan demikian aparat tidak bisa menindak," ucapnya.

Namun, kata Dewa Indra, ketika peristiwanya cepat diketahui dan wisatawannya masih di Bali, dapat langsung diberikan hukuman.

Baca juga: Sebelum dibuka lagi, Satgas Nasional PMK tinjau pasar hewan di Bali

"Bapak Gubernur langsung berkoordinasi dengan travel agent yang menangani, berkomunikasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk bisa dikembalikan ke negara asalnya," ucap mantan Kepala Pelaksana BPBD Bali itu.

Dengan demikian, ia menegaskan hal tersebut harus menjadi komitmen bersama dan komitmen semua. Tidak bisa hanya menjadi komitmen pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata.

"Wisatawan jarang yang datang sendiri, ada yang di-handle travel agent dan ke sana-kemari diantar tour leader. Oleh karena itu, komitmen bersama ini juga harus diviralkan supaya tidak terjadi lagi," katanya.