Jakarta (ANTARA) - Seluruh menteri energi negara-negara anggota G20 menyepakati Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (Compact).
Dokumen Compact tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar dalam mempercepat transisi energi yang akan menjadi fondasi dan acuan bagi negara anggota G20 dalam percepatan transisi energi yang dilakukan.
"Kami sangat senang karena inisiatif kami, yakni Bali Compact disetujui oleh semua negara anggota G20. Itu berarti Bali sekali lagi akan diakui sebagai pulau yang memproduksi hal yang bermanfaat bagi masyarakat dunia," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada press statement usai menutup Sidang Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua Bali, Jumat.
Selanjutnya, Bali Compact akan disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Negara G20 di Bali pada November 2022.
Baca juga: ETMM G20 sepakati "Bali Compact" untuk transisi energi
Arifin juga mengatakan diskusi yang dilakukan menteri-menteri energi G20 ini menghasilkan chair's summary, yakni catatan dari seluruh intervensi yang disampaikan pada Energy Transitions Working Group (ETWG) di Yogyakarta, Labuan Bajo, dan terakhir di Bali.
"Output dari ETWG dan ETMM ini berupa chair's summary, yang mana kami menuangkan seluruh isi diskusi yang telah dikemukakan selama rapat dan diskusi berlangsung," tambah Arifin.
Selain Bali Compact, Indonesia juga mengajukan Bali Energy Transitions Roadmap sebagai inisiatif untuk memberikan kontinuitas pada agenda global untuk memperkuat kerja sama internasional dan arsitektur energi.
"Roadmap Presidensi G20 ini menetapkan aksi multi-years sukarela untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) dan meletakkan jalur menuju net zero emission (NZE) atau karbon netral sesuai dengan kondisi nasional," ujarnya.
Baca juga: Pertemuan negara G20 di Bali sepakat percepat transisi energi
Peta jalan ini memberikan kerangka kerja untuk mempercepat transisi energi melalui tiga prioritas utama, yakni pengamanan aksesibilitas energi, peningkatan teknologi energi pintar dan bersih, serta memajukan pembiayaan energi bersih.
"Tindakan-tindakan yang dilakukan pada ketiga prioritas ini merupakan dasar untuk bekerja menuju rencana aksi G20 yang lebih luas, untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan dapat dipertimbangkan sebagai program kerja Presidensi G20 berikutnya," sebut Arifin.
