Mataram (Antara Bali) - Panitia Khusus Percepatan Pembangunan Kawasan Mandalika Resort DPRD Nusa Tenggara Barat membutuhkan petunjuk dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebelum melakukan aksi nyata.
"Makanya, kami akan berkoordinasi langsung dengan pejabat terkait di Kemparekraf dan Dewan Nasional KEK, guna mendapatkan masukan sebelum melakukan aksi nyata dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pariwisata terpadu itu," kata Ketua Pansus Percepatan Pembangunan Kawasan Mandalika Resort DPRD NTB Misbach Mulyadi di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya hendak menghimpun masukan dari pihak terkait di tingkat pusat kemudian mengoordinasikannya dengan PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC), terutama mengenai rencana pengembangan Mandalika Resort yang belum terlaksana sesuai harapan.
Pemerintah pusat mempercayakan PT BTDC untuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandalika Resort itu, karena BUMN bidang pengembangan pariwisata tersebut dianggap sukses mengembangkan dan menata kawasan pariwisata terpadu Nusa Dua Bali.
"Informasi yang kami dapat, pembangunan Mandalika Resort segera dimulai, dan Pansus DPRD NTB akan mendorong percepatannya. Namun, kami juga harus tahu apa masalahnya sehingga berbagai rencana pembangunan masih tertunda, sehingga akan ke Jakarta 15 Oktober mendatang," ujarnya.(*/T007)
