Ratusan polisi Denpasar amankan aksi warga Intaran tolak Terminal LNG

Denpasar (ANTARA) - Sebanyak 268 personel polisi gabungan yang dikomandani Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengamankan aksi unjuk rasa penolakan Terminal LNG (Liquefied Natural Gas) oleh warga Desa Adat Intaran di Denpasar, Kamis.

"Kita harus laksanakan pengamanan kegiatan masyarakat penyampaian aspirasi dari Desa Intaran Denpasar Selatan ke kantor Gubernur Bali terkait pembangunan Terminal LNG," kata Bambang Yugo saat memimpin apel dari sisi timur Lapangan Bajra Sandi Renon.

Personel pengamanan selama aksi unjuk rasa yang turut dibarengi dengan aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Patriot Garuda Nusantara (PGN) ini terdiri dari TNI, Dalmas Polda Bali, Polres Klungkung dan Polresta Denpasar.

Disebutkan bahwa sebanyak 21 orang berasal dari satuan personel Kodim 1611/Bdg, personel Dalmas Dit Samapta Polda Bali 22 orang, personel Polres Klungkung 40 orang, personel Polresta Denpasar 165 orang dan 20 lainnya merupakan personel Satpol PP Kota Denpasar.

Baca juga: Warga Intaran surati Gubernur Bali terkait data lokasi pembangunan LNG

Selama pengamanan turut hadir Kasatpol PP Kota Denpasar, Kabagops Polresta Denpasar, Kabagops Polres Klungkung, Kasatsamapta Polresta Denpasar, Kasatbinmas Polresta Denpasar, Kasatresnarkoba Polresta Denpasar, Kasipropam Polresta Denpasar, Kasihumas Polresta Denpasar, serta Kapolsek Denpasar Barat, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, Denpasar Timur dan Kapolsek KP Benoa.

Selama pengamanan aksi oleh ratusan warga Desa Adat Intaran ini, pihak kepolisian memastikan bahwa tak ada personel yang menggunakan senjata api sehingga pemeriksaan dilakukan untuk meminimalkan hal yang tidak diinginkan.

Sekitar pukul 10.00 WITA, pihak kepolisian melakukan pengawasan agar susunan pasukan dan pecalang berada di depan pagar kantor Gubernur Bali, di utara Lapangan Renon.

Dalam tujuannya, warga Desa Adat Intaran Sanur datang untuk meminta konsistensi dari Gubernur Bali Wayan Koster dalam proyek itu. Hadir pula Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana.

"Tuntutannya adalah sekarang sesuai kata-kata beliau (Wayan Koster, red) untuk mencabut izin dari Terminal LNG. Kedua adalah tidak lagi membahas tentang revisi perda RTRW dan membuka seluruhnya sehingga masyarakat tau," kata Bendesa Alit Kencana di Denpasar.

Baca juga: Wagub Bali jawab pandangan fraksi DPRD soal Raperda RTRW dan proyek LNG

Selama unjuk rasa berlangsung pada Kamis siang, pihak Desa Adat Intaran dengan tegas dan tertib datang untuk menyampaikan aspirasinya diikuti ratusan warga dan atraksi budaya untuk ditujukan kepada Gubernur Bali.

Mereka datang untuk meminta ketegasan gubernur perihal terdampak atau tidaknya mangrove di kawasan calon Terminal LNG, lebih jauh masyarakat berharap agar pembangunan dipindahkan kembali ke lokasi awal Pelabuhan Benoa.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali menegaskan bahwa Bali menuju energi bersih sudah sama-sama sepakat.

"Masalah tempat akan kita kaji lagi. Lihat hasil kajian nanti," kata Wakil Gubernur yang akrab disapa Cok Ace tersebut.