Pemkot Denpasar perkecil kesenjangan laki-perempuan lewat PUG

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pengarusutamaan gender (PUG) sehingga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas dan kaum rentan lainnya.

"Langkah tersebut telah dilakukan Pemkot Denpasar dengan salah satu strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati di Denpasar, Selasa.

Hal tersebut dikatakan Sri Wetrawati saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi perangkat daerah dan desa/kelurahan se-Kota Denpasar.

Jika hal tersebut sudah dirancang dengan baik, kata dia, maka seluruh perangkat daerah siap melaksanakannya. Hasil tahap pelaksanaan inilah yang harus di ukur dan harus memberikan dampak perubahan, yaitu mengecilnya kesenjangan gender.

Baca juga: Migrant Care harapkan Keketuaan G20 Indonesia dorong kesetaraan gender

Sri Wetrawati mengatakan melalui bimbingan teknis dilakukan ini memastikan proses perencanaan responsif gender di pahami dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah termasuk desa dan kelurahan. Karena dalam membuat proses perencanaan mempertimbangan perbedaan, aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas dan kaum rentan lainnya.

“Kami harapkan melalui PPRG dapat mengatasi kesenjangan dan partisipasi, manfaat pelaksanaan pembangunan antara laki-laki dan perempuan termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas dan kaum rentan lainnya,” ujar Wetrawati.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan sustainable development goals (SDGS) harus punya RPJM yang responsif gender, termasuk bagi desa karena memiliki anggaran sendiri.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kualitas Keluarga Data dan Informasi Kota Denpasar, Luh Emik Eka Indriyani mengatakan PPRG yang dilaksanakan perangkat daerah, dan desa/kelurahan sebagai komitmen dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Karena melalaui proses perencanaan yang responsif gender dapat menjamin unsur keadilan bagi laki dan perempuan termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas dan kaum rentan lainnya.

Emik mengharapkan pelatihan selama empat hari membuat semua peserta dapat melaksanakan perencanaan yang renponsif gender.