RI dorong peran swasta dalam pendanaan lingkungan di G20

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro mengatakan Indonesia berupaya mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengidentifikasi dan mendalami aspirasi sektor swasta demi meningkatkan peran swasta dalam skema pendanaan lingkungan.

Menjawab pertanyaan ANTARA lewat aplikasi pesan di Jakarta, Sabtu, Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan hal itu juga dilakukan dalam pertemuan First G20 Environtment Deputires Meeting and Climate Sustaiability Working Grou (EDM-CSWG) yang diadakan beberapa waktu lalu.

"Melalui berbagai pertemuan EDM-CSWG, Indonesia mendorong negara G20 untuk berdeliberasi menyusun suatu 'roadmap' dan/atau inventarisasi produk-produk finansial yang dapat dikembangkan oleh sektor perbankan atau institusi pendanaan yang menarik bagi sektor swasta, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun internasional," katanya.

Sigit, yang menjadi salah satu Co-Chair G20 EDM-CSWG, menjelaskan bahwa dalam pertemuan pertama yang diadakan di Yogyakarta pada 21-24 Maret 2022 didorong juga riset dan pengembangan serta akses terhadap data terkait karbon biru.

Baca juga: STAHN: RTH Bung Karno perkuat spirit pelestarian lingkungan untuk G20

Kolaborasi juga didorong antar negara G20, tapi Sigit mengatakan bentuk kolaborasi masih akan dibahas pada pertemuan-pertemuan EDM-CSWG berikutnya.

Indonesia sendiri mengangkat isu kelautan dari sisi lingkungan dan perubahan iklim dalam G20. Hal itu karena isu kelautan memiliki keterkaitan dengan potensi karbon biru yang berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Pada isu konservasi laut, dia mengatakan Indonesia menekankan pentingnya peranan Marine Protected Areas (MPAs) dan Other Effective Area-based Conservation Measures (OECMs) dalam upaya melindungi, mempertahankan integritas, dan merestorasi ekosistem laut, termasuk terumbu karang.

"Indonesia mendorong peran dan kontribusi G20 dalam pembentukan dan penguatan jejaring MPA untuk pertukaran informasi, pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan MPA, penguatan riset ilmiah dan peningkatan kapasitas dan pembuatan instrumen ekonomi, sosial dan mekanisme pendanaan," katanya.