Pemkab Buleleng raih peringkat MCP terbaik ketiga di Bali dari KPK

Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng meraih peringkat terbaik ketiga di Provinsi Bali untuk pencapaian "Monitoring Center for Prevention Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan" (MCP Korsupgah) Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2021.

"Buleleng berhasil meraih angka 94,59 persen dan juga menempati posisi 14 terbaik nasional," kata Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, di Buleleng, Jumat.

Ia mengatakan, Buleleng dapat terus mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai dari sebuah integritas. Untuk mewujudkan "good and clean governance". Jalannya pemerintahan tergolong sangat transparan dengan raihan dalam MC Korsupgah Korupsi pada tahun 2021.

"Harapan dari arahan Ketua KPK RI Bapak Firli Bahuri bahwa nilai-nilai dan sikap yang menunjukkan integritas, transparansi dan akuntabel bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan," jelasnya.

Baca juga: KPK apresiasi capaian MCP pemda se-Bali

Wakil Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini menyebutkan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi secara terintegrasi ini dapat mewujudkan tujuan nasional. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, upaya-upaya bersama untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Buleleng bisa tercapai.

Melalui MCP Korsupgah Korupsi KPK RI ini, yang mana Buleleng mencapai angka di atas 90 persen, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa diraih, termasuk pengurangan angka kemiskinan juga bisa dilakukan.

"Kita terus bekerja keras untuk itu. Sumber-sumber PAD akan terus digali tentunya dengan transparan dan akuntabel," sebut Sutjidra.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa mengungkapkan salah indikator dari MCP Korsupgah ini adalah adanya unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang mandiri.

Baca juga: Sekda Bali: MCP jangan sebatas administrasi tapi cegah korupsi

Oleh karena itu, Pemkab Buleleng terus mendorong agar PBJ tersebut mandiri. Salah satunya dengan menambah Jabatan Fungsional (Jafung) PBJ. Setiap tahun akan terus diusulkan sehingga ada penambahan Pejabat Fungsional PBJ.

"Termasuk kami juga terus mengusulkan untuk formasi CPNS Jabatan Fungsional PBJ, sehingga nanti pada akhirnya akan terpenuhi semua kebutuhan untuk bisa menjadi PBJ yang mandiri," ungkapnya.

Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Bali Tahun 2022 dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Sekda Bali Dewa Made Indra. Dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Bali, Ketua DPRD dan Sekda.