Manggarai Barat (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, melirik dan melakukan studi tiru pengembangan wisata di Labuan Bajo dan loka/tujuan wisata lainnya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) , yang telah menjadi satu diantara lima "Destinasi Super Prioritas" (DSP) di Tanah Air.
"Bali dan khususnya Kota Denpasar yang selama ini telah menjadi tujuan wisata utama, juga dapat mengadopsi hal-hal positif yang dilaksanakan di sini," kata Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Manggarai Barat, Jumat.
Arya Wibawa memimpin rombongan perwakilan Perumda dan awak media di Kota Denpasar untuk mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, sekaligus melihat berbagai objek wisata di daerah setempat pada 29-31 Oktober 2021.
Baca juga: Menteri BUMN: KEK Kesehatan di Sanur bangkitkan pariwisata Bali
Arya Wibawa bersama rombongan diterima oleh Wakil Bupati Manggarai Barat dr Yulianus Weng yang didampingi Sekda Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo.
"Melalui kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Pemkot Denpasar untuk dapat saling bertukar inovasi dan strategi pengembangan pariwisata kawasan pesisir," ujarnya didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar I Dewa Gede Rai, serta Kasubag Dokumentasi Pimpinan AA Ngurah Mahendra Putra.
Menurut dia, Kota Denpasar memiliki banyak potensi pengembangan loka/tujuan pariwisata. Terlebih sebagai daerah yang berada di pesisir Selatan Pulau Bali itu juga memiliki garis pantai yang cukup panjang dan memiliki kemudahan akses.
"Inilah yang sedang kita tata dan optimalkan polanya. Apalagi saat ini Denpasar sedang fokus melakukan penataan kawasan pariwisata Sanur yang juga merupakan wisata pesisir," katanya yang juga didampingi perwakilan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, PD Parkir Kota Denpasar dan Perumda Pasar Sewakadarma itu.
Baca juga: Pemkot Denpasar percepat pemulihan pariwisata di tengah COVID-19
Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 ini, potensi loka/tujuan wisata baru harus segera digarap sebaik mungkin karena mengingat tantangan pariwisata ke depannya akan semakin berat. Oleh karena itu, perlu sebuah langkah strategis yang nyata untuk membangkitkan daya tarik wisata di Pantai Sanur dan Pulau Serangan.
Arya Wibawa menambahkan, fokus pembangunan Kota Denpasar ke depan akan kembali membangkitkan geliat pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19, karena sektor ini memberikan dampak langsung terhadap PAD dan pendapatan masyarakat khususnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Sehingga dipandang tepat jika melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Manggarai Barat, khususnya objek wisata di Labuan Bajo. Hasil kunjungan ini akan menjadi rekomendasi bagi OPD terkait, utamananya Dinas Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif Kota Denpasar untuk memaksimalkan inovasi serupa yang ada di Kota Denpasar," ujar Arya Wibawa.
Baca juga: PHRI Denpasar tawarkan "Work From Sanur" dukung pariwisata
Sementara itu Wakil Bupati Manggarai Barat dr Yulianus Weng mengatakan dengan telah ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu DSP (Destinasi Super Prioritas atau Destinasi Super Premium), sehingga harus membuat pihaknya melakukan pembenahan di berbagai sektor.
Berbagai pembenahan yang dilakukan juga banyak mendapat bantuan dari pemerintah pusat. "Yang jelas, kami berupaya menjadikan daerah kami aman, nyaman, bersih dan memberikan pelayanan yang ramah," ujarnya.
Menurut dia, pengembangan pariwisata tidak boleh sampai merusak lingkungan dan alam seperti halnya terkait pembangunan hotel.
Saat ini pemerintah setempat juga sedang melakukan penyesuaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah serta melakukan penertiban terhadap hotel-hotel yang melanggar sempadan pantai.
Baca juga: BKSDA Bali tutup peragaan lumba-lumba hidung botol di Pantai Sanur
Bagi hotel-hotel yang melanggar sempadan pantai, sanksinya bisa dibongkar atau dikenakan denda Rp30 miliar. Dana dari denda itu pemanfaatannya untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan hingga mendukung akses jalan ke pantai, dan sebagainya.
Saat ini juga sedang digenjot pembangunan sejumlah hotel yang dipersiapkan untuk menerima limpahan delegasi peserta KTT G20 pada 2022 di Provinsi Bali. Namun, direncanakan pada Oktober 2022 akan dilakukan moratorium pembangunan hotel.
"Selain itu, juga akan dibangun Balai Latihan Kerja Internasional yang difasilitasi pemerintah pusat untuk menyiapkan SDM pariwisata yang andal. Dengan demikian ketika hotel sudah jadi, tenaga kerja pun siap," kata Yulianus.
Hotel-hotel bintang 4 dan 5 yang sudah ada ditargetkan lebih banyak memiliki sertifikat CHSE dari Kemenparekraf. Selain di daerah setempat juga sudah dipasang alat untuk deteksi tsunami dan alat yang membantu pesawat agar tidak sampai gagal mendarat.
Sejumlah wisatawan domestik yang sedang menikmati suasana alam salah satu objek wisata di Manggarai Barat, Jumat (29/10/2021).
ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
