Jakarta (ANTARA) - Indonesia hari ini kedatangan vaksin tahap ke-91 berupa lebih dari 2,5 juta dosis vaksin Pfizer yang kemudian langsung didistribusikan ke tiga provinsi.
"Segala upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga stok vaksin. Lancarnya kedatangan vaksin, membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi jadi lebih optimal," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam siaran pers, Minggu.
Sebanyak 2.585.700 dosis vaksin jadi Pfizer datang hari ini, langsung disalurkan ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Total vaksin yang masuk ke Indonesia, dalam berbagai merk baik vaksin jadi maupun bahan baku sebanyak 285.076.400.
Pembelian vaksin Pfizer ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengamankan ketersediaan dan pemerataan vaksin. Selain membeli, pemerintah juga mendapatkan bantuan atau hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral.
Jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 107 juta orang atau 51,3 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, vaksin dosis kedua sudah diberikan kepada 62 juta orang atau 30 persen.
Pemerintah berharap bisa terus meningkatkan dan memperluas cakupan vaksinasi. Untuk itu, pemerintah berupaya mendistribusikan vaksin ke seluruh daerah, secepat mungkin, termasuk dengan langsung mengirimkan vaksin ke daerah begitu tiba di Tanah Air.
"Ini seiring langkah pemerintah meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan," kata Johnny.
Selain menjamin ketersediaan stok vaksin, percepatan vaksinasi juga dilakukan dengan memberi edukasi kepada masyarakat mengenai berita tidak benar atau hoaks seputar vaksin yang banyak beredar.
Menurut Johnny, di beberapa daerah, hoaks berperan memperlambat vaksinasi. Masyarakat menjadi takut dan merasa khawatir atas efek vaksinasi yang dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan.
"Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa seluruh vaksin COVID-19 yang digunakan ini aman dan berkhasiat, sudah mendapatkan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)," kata Johnny.
