Bali hentikan sementara vaksinasi massal di Wantilan DPRD

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali menghentikan sementara layanan vaksinasi COVID-19 massal bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dan masyarakat umum di Wantilan DPRD Bali, menyusul tingginya animo masyarakat yang berdampak pada lonjakan antrean.

"Layanan vaksinasi di Wantilan DPRD Provinsi Bali dan juga Gedung Nari Graha, kami hentikan sementara sambil kami membuat sistem layanan vaksinasi yang lebih nyaman dan sesuai dengan protokol kesehatan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, terkait dengan lonjakan masyarakat yang berkumpul untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, merupakan indikasi tingginya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman COVID-19.

"Karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19," ujar sekda, yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali ini.

Baca juga: Vaksinasi di Jembrana menyasar banjar

Ia menambahkan, pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali di kedua tempat itu sejatinya dimaksudkan untuk menambah atau memperbanyak layanan vaksinasi dan memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.

Dewa Indra menambahkan, vaksinasi di Wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha sebenarnya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan. Kehadiran masyarakat biasanya tidak terlalu ramai dan relatif tertib dengan nomor antrean.

"Namun, semenjak diberlakukannya PPKM darurat yang mempersyaratkan pelaku perjalanan dalam negeri harus memperlihatkan sertifikat vaksinasi, barulah terjadi lonjakan masyarakat yang mengikuti vaksinasi di tempat ini," ucapnya.

Sesungguhnya Pemerintah Provinsi Bali, kata Dewa Indra, tidak tinggal diam terhadap hal lonjakan tersebut. Dewa Indra mengatakan telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerumunan akibat banyaknya warga masyarakat yang datang, yaitu dengan menambah personel tim vaksinator.

Selanjutnya, kata dia. memperpanjang jam operasional layanan vaksinasi dan menerapkan kuota vaksinasi harian yang dilengkapi dengan nomor pendaftaran. Namun demikian, masih terjadi peningkatan jumlah warga masyarakat yang datang ke tempat vaksinasi sehingga terjadi kerumunan.

"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini," kata mantan Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini.

Untuk mencegah terulangnya kejadian atau situasi yang kurang nyaman ini, maka atas arahan Gubernur Bali, pihaknya mengambil sejumlah langkah, di antaranya menghentikan sementara layanan vaksinasi di kedua tempat tersebut.

Baca juga: Masyarakat Sanur mulai disuntik vaksin AstraZeneca

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk terus membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan (klinik, puskesmas dan rumah sakit), serta mengaktifkan kembali layanan vaksinasi berbasis banjar (dusun).

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kami juga mohon fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Dewa Indra.