DPR: Pengembangan kawasan pariwisata perlu kedepankan UMKM

Jakarta (ANTARA) - Pengembangan kawasan pariwisata nasional di berbagai daerah dinilai perlu untuk lebih mengedepankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan dukungan terhadap penataan dan manajemen yang lebih baik.

"Pemerintah perlu juga memberikan ruang investasi dan dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Ia mencontohkan kawasan pariwisata di Danau Toba, misalnya diberikan dukungan dengan pengembangan teknologi baru, kemudian pengembangan antara investasi hotel atau resort yang juga perlu didukung dengan pemberian semacam insentif.

Baca juga: Dubes India jajaki kerja sama dengan UMKM Gianyar

Selain itu, ujar dia, penting pula untuk menentukan zonasi yang terpetakan dengan baik sehingga membantu UMKM di bidang spesifik, misalnya ada pemetaan wilayah untuk zonasi hutan, zonasi perikanan hingga zonasi olahraga ekstrim.

Sebagaimana diwartakan, UMKM dan pariwisata dinilai memiliki potensi besar untuk jadi kekuatan baru Indonesia di masa depan guna mewujudkan visi Indonesia Maju.

"Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) punya pandangan yang sama bahwa sektor UMKM dan pariwisata punya potensi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia ke depan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng dalam Talkshow Desa Wisata: Ikon Andalan Baru Wonderful Indonesia, Rabu (24/3).

Guna memperkuat kinerja dua sektor tersebut, pemerintah dengan BI bersinergi mengimplementasikan Gerakan Nasional Gotong Royong 2021 yang terdiri atas dua tema, yakni Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja.

"BI aktif berperan sebagai movement manager pada dua gerakan tersebut dengan mengusung tema mendorong UMKM dan sektor pariwisata sebagai kekuatan utama menuju Indonesia maju melalui sinergi kreatif," katanya.

Baca juga: BI dorong UMKM di Bali gunakan kanal penjualan daring

Sugeng menjelaskan BI dan kementerian/lembaga terkait telah merumuskan strategi pengembangan pariwisata yaitu 3A2P. Strategi 3A2P meliputi Akses, Atraksi, Amenitas, Promosi dan Pelaku Pariwisata.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menyebutkan ada sejumlah langkah yang telah dijalankan oleh pemerintah guna meningkatkan daya UMKM untuk dapat berkembang di sektor pariwisata.

“Langkah pertama karena ini sedang berada di tengah pandemi, maka perluasan sertifikasi CHSE kita sebar dan tingkatkan terus,” kata Sandiaga, Senin (22/3).

CHSE merupakan singkatan dari Cleanliness (bersih), Healthy (sehat), Safety (aman), dan Sustainability, dan Eco-friendly (ramah lingkungan) yang menjadi sertifikasi bagi para pelaku usaha yang berkomitmen menjaga protokol kesehatan di tengah pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

Dengan adanya CHSE, wisatawan dapat merasa lebih aman karena adanya komitmen terhadap penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sejumlah langkah lainnya adalah mendorong UMKM Indonesia memiliki daya jual yang baik dan tinggi, serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan dengan cara Kemenparekraf mendekati bank-bank maupun penyedia jasa non-bank seperti fintech untuk membantu para pelaku UMKM mendapatkan modal.