Menkeu: Belanja negara Februari 2021 naik 1,2 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja negara hingga akhir Februari 2021 tumbuh 1,2 persen (yoy) yaitu sebesar Rp282,7 triliun dari Rp279,4 triliun pada periode sama tahun lalu.

Menurut Sri Mulyani, realisasi Rp282,7 triliun tersebut merupakan 10,3 persen dari target APBN yaitu Rp2.750 triliun.

“Memang sedikit lebih rendah dari sisi pertumbuhannya 2,8 persen (tahun lalu) tapi dari sisi level lebih tinggi karena tahun lalu Februari kita membelanjakan Rp279,4 tahun ini Rp282,7 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.

Realisasi belanja Rp282,7 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp179,7 triliun atau 9,2 persen dari target sebesar Rp1.954,5 triliun dengan rincian belanja K/L Rp97 triliun dan belanja non K/L Rp82,7 triliun.

Baca juga: Menkeu: Pegawai Ditjen Pajak terduga korupsi dibebastugaskan

Belanja K/L itu mencapai 9,4 persen dari target sebesar Rp1.032 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 9 persen dari target yaitu Rp922,6 triliun.

Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp29,2 triliun atau 10,9 persen dari target Rp268 triliun namun terkontraksi 0,8 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu Rp29,4 triliun.

Kemudian belanja barang Rp18,2 triliun atau 5 persen dari target Rp360,8 triliun dan mampu tumbuh 13,5 persen (yoy) dari Februari tahun lalu Rp16 triliun karena didukung pelaksanaan vaksinasi.

Belanja modal terealisasi Rp22,8 triliun atau tumbuh 253 persen dibandingkan Februari tahun lalu Rp6,5 triliun serta 9,3 persen dari target Rp246,8 triliun yang digunakan untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas.

Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp26,8 triliun atau terkontraksi 16 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp31,9 triliun namun telah mencapai 17,1 persen dari target Rp156,4 triliun.

Belanja bansos terkontraksi karena penyaluran PBI JKN lebih rendah seiring membaiknya arus kas BPJS Kesehatan sehingga tidak dilakukan dimuka seperti pada Februari 2020.

Tak hanya itu, belanja bansos juga terkontraksi karena pencairan program KIP Kuliah di Kemendikbud terkendala proses verifikasi dan validasi mahasiswa yang terus diupayakan agar tepat sasaran.

Penyaluran PKH turut lebih rendah karena adanya perubahan komponen bantuan dalam keluarga.

Baca juga: Menkeu: Program PEN jadi pendorong pertumbuhan kuartal I 2021

Sementara untuk belanja non K/L terealisasi Rp82,7 triliun atau meningkat 6,1 persen dibanding periode sama tahun lalu yang Rp77,9 triliun dan 9 persen dari target Rp922,6 triliun.

Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp103 triliun atau 13 persen dari target Rp795,5 triliun.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp99,2 triliun dan Dana Desa sebesar Rp3,8 triliun.