Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat belanja negara telah mencapai Rp1.005 triliun hingga Mei 2023 atau setara 32,8 persen dari total pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
"Belanja kita sampai dengan bulan Mei di Rp1.005 triliun atau tumbuh 7,1 persen dan 32,8 persen dari total belanja sudah kita keluarkan," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah (TKD).
Untuk belanja pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mencatat realisasi sebesar Rp714,6 triliun per Mei 2023 yang terbagi menjadi belanja melalui kementerian/lembaga sebesar Rp326,2 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp388,4 triliun.
Secara rinci, realisasi belanja melalui kementerian/lembaga mencakup bantuan sosial sebesar Rp50,1 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Kemudian, realisasi belanja untuk UMKM sebesar Rp601 miliar.
Selanjutnya, realisasi belanja untuk pendidikan dengan total Rp17,98 triliun yang terdiri atas Program Indonesia Pintar, Program KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Lalu, realisasi infrastruktur dengan rincian bantuan stimulan perumahan Cianjur sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp46,5 triliun.
Sedangkan, realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui nonkementerian/lembaga di antaranya subsidi listrik Rp35,6 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp43,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp26,9 triliun, Kartu Prakerja Rp1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp301,9 miliar.
Adapun untuk realisasi belanja negara yang disalurkan ke TKD nilainya mencapai Rp290,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 35,6 persen dari pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp814,7 triliun.
