Denpasar (ANTARA) - Kodam IX/Udayana akan menggandeng Imigrasi Bali untuk menangani pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).
"Di liburan panjang ini kami sudah tambah lagi orang untuk jadi kekuatan patroli kami. Mungkin karena banyaknya yang bilang warga negara asing banyak yang tidak taat. Itu banyak sekali di media, kami sudah mengajak orang dari Imigrasi ini. Orang imigrasi akan mendampingi kami sehingga komunikasi akan lebih baik," kata Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak saat ditemui di aula Makodam Udayana, Denpasar, Bali, Selasa.
Ia mengatakan para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi ini akan ditindak tegas dan ditegur dengan baik, termasuk warga negara asing.
"Nanti kami lihat orang-orang warga negara asing ini ditegur dengan baik. Bahwa datang ke sini (Bali) harus ikuti aturan di sini. Kalau kita yang berbicara apalagi dari TNI kan tidak pas juga rasanya, sehingga mengajak peran (Imigrasi) yang punya kewenangan," katanya.
Selain itu, masih ditemukan pelaku-pelaku usaha yang kurang tegas dalam menerapkan protokol kesehatan.
Baca juga: Pangdam Udayana: Selama libur panjang, pendisiplinan protokol kesehatan tetap berjalan
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dg hand sanitizier/sabun, dan menjaga jarak dari kerumunan) ini harus diyakinkan lagi pelaksanaannya.
Pangdam berharap tidak ada warga masyarakat khususnya wilayah Bali, yang menyelenggarakan pesta atau acara menyambut tahun baru 2021. Selanjutnya, akan dilakukan patroli selama pelaksanaan tahun baru 2021.
Pangdam mengatakan selama libur natal dan tahun baru sudah ada dua ribu personel gabungan yang dikerahkan baik dari TNI-Polri, Pecalang, Satpol PP, Imigrasi, dan instansi lainnya.
"Tahun baru di rumah saja, atau dengan kelompok-kelompok kecil bersama keluarga. Bersyukurlah bisa melewati tahun ini dalam keadaan sehat," katanya.
Pangdam mengatakan ada beberapa hal yang akan menjadi fokus dari Kodam IX/Udayana. Untuk wilayah Bali berupa pengolahan lahan pertanian, termasuk NTB, NTT berupa perairan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa dikerjakan.
