Denpasar (ANTARA) - Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali Agus Maha Usadha mengharapkan rencana pengembangan kereta api di Pulau Dewata jangan sampai nantinya menjadi bumerang bagi masyarakat di sekitar lokasi "transit oriented development/TOD".
"Semestinya ada kontribusi berkelanjutan atas nilai lahan yang dimiliki masyarakat yang akan digunakan sebagai 'transit oriented development' atau menjadi bagian dari investasi TOD itu," kata Agus saat menyampaikan masukan pada penyerapan aspirasi secara virtual senator Made Mangku Pastika bertajuk "Rencana Pengembangan Kereta Api di Bali" di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, dengan kontribusi berkelanjutan tersebut, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memproteksi rakyatnya. Jangan sampai keuntungan hanya diperoleh investor dari luar.
Baca juga: Gubernur Bali inginkan kereta api bernuansa lokal
Dalam rencana pengembangan jalur kereta api di Bali yang dijadwalkan mulai 2023 atau 2024 itu dari Mengwitani, Kabupaten Badung hingga Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, akan terdapat setidaknya lima TOD.
Sedangkan jalur kereta apinya meliputi Mengwitani-Singapadu, Singapadu-Singakerta, Singakerta-Catur, Catur-Kubutambahan, Kubutambahan-Sukasada, dan Sanur-Singapadu.
Di samping kereta api menuju kawasan Bali utara juga akan dikembangkan kereta api perkotaan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur, Denpasar.
Agus juga sependapat kereta api dibutuhkan karena selama ini masih terkendala dalam distribusi wisatawan yang tiba dari bandara, yang biasanya menumpuk kedatangan dari siang hari hingga malam. Selain itu lalu lintas ke sejumlah objek wisata juga padat, yang kerap menjadi keluhan wisatawan.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali Rai Ridartha mengatakan dalam pengembangan moda transportasi, setidaknya harus memperhatikan sejumlah hal seperti dapat meningkatkan keselamatan penggunanya, meningkatkan pelayanan, mengurangi kemacetan dan menurunkan angka kecelakaan.
Baca juga: Anggota DPD dorong proyek kereta api di Bali lewat konsorsium BUMN
"Seperti kita ketahui, angka kecelakaan lalu lintas darat di Bali cukup tinggi karena rata-rata dalam satu hari lebih dari satu orang meninggal karena kecelakaan. Kondisi pandemi ini memang kemacetan berkurang, kecelakaan berkurang, tetapi tentunya kita tidak bisa mengandalkan pandemi sebagai solusi," ujarnya.
Menurut Rai, pengembangan kereta api cukup bagus dan bermanfaat untuk menghidupkan transportasi pariwisata.
Hal senada disampaikan, Anak Agung Gede Yuniartha Putra. Mantan Kadis Pariwisata Provinsi Bali ini mengatakan memang kereta api sudah waktunya dikembangkan di Bali.
"Dengan demikian, wisatawan tidak perlu khawatir misalnya menginap di Denpasar menuju Singaraja. Saya menginginkan kereta api terus ada link-nya, dengan waktu yang tiba yang tepat, dan tidak berpikir kemacetan lagi," ucapnya.
Sementara itu, anggota DPD RI Made Mangku Pastika optimistis proyek pengembangan kereta api di Bali bisa terwujud.
"Saya gembira sekali, keren banget Kadis Perhubungan kita ini. Saya salut, saya optimistis (rencana kereta api) ini jadi, tinggal saya ikut mendorong ke pusat," ujarnya sembari mengatakan perhatian pusat terhadap Bali selama ini cukup besar.
Senator asal Bali inipun mendorong rencana pengembangan proyek kereta api di Bali agar pembiayaannya melalui konsorsium BUMN ditambah dengan pendanaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dengan melihat anggaran awal yang dibutuhkan sekitar Rp10 triliun lebih itu, BUMN 'kan ada konsorsiumnya, itu saya yakin bisa terwujud," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Pastika juga mengingatkan untuk pengembalian nilai investasi dari proyek kereta api juga nantinya jangan hanya dilihat dari penjualan tiket kereta api, tetapi juga dari pengembangan transit oriented development (TOD) di jalur kereta api tersebut maupun dari objek-objek wisata.
