Denpasar (ANTARA) - Anggota DPD RI Made Mangku Pastika mendorong rencana pengembangan proyek kereta api di Bali agar pembiayaannya melalui konsorsium BUMN ditambah dengan pendanaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dengan melihat anggaran awal yang dibutuhkan sekitar Rp10 triliun lebih itu, BUMN 'kan ada konsorsiumnya, itu saya yakin bisa terwujud," kata Pastika saat penyerapan aspirasi atas Rencana Pengembangan Kereta Api di Bali, yang berlangsung secara virtual di Denpasar, Selasa.
Menurut mantan Gubernur Bali dua periode itu, setelah mendengar pemaparan dari Kadis Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta terkait pengembangan kereta api di Bali yang dimulai tahapannya pada 2023 atau 2024, paling tidak mimpinya dari dulu soal kereta api sudah mulai terlihat jelas.
"Tahapan dan perencanaannya saya lihat sudah bagus dan matang. Dulu rencananya ada kereta api lelet untuk pariwisata dan penumpang bisa berhenti pada titik tertentu untuk menginap di objek wisata, tetapi sekarang berkembang untuk mengurai kemacetan, planning-nya sangat maju, mudah-mudahan pada 2023 atau 2024 sudah terwujud," ucap Pastika.
Baca juga: Menhub rencanakan sistem autonomous di Bali
Pastika mengatakan dengan biaya konstruksi yang dibutuhkan sekitar Rp10 triliun lebih untuk kereta api dengan jalur yang menghubungkan Mengwitani hingga Kubutambahan, Buleleng itu dibandingkan kontribusi devisa Bali untuk negara hingga Rp100 triliun dari pariwisata tidaklah terlalu besar.
"Model pembiayaannya bisa seperti membangun Jalan Tol Bali Mandara, konsorsium BUMN dengan Pemprov Bali dan Pemkab Badung saat itu," ujarnya.
Pastika juga mengingatkan untuk pengembalian nilai investasi dari proyek kereta api juga nantinya jangan hanya dilihat dari penjualan tiket kereta api, tetapi juga dari pengembangan transit oriented development (TOD) yang menjadi daerah persinggahan di jalur kereta api tersebut maupun dari objek-objek wisata.
"Saya gembira sekali, keren banget Kadis Perhubungan kita ini. Saya salut, saya optimis (rencana kereta api) ini jadi, tinggal saya ikut mendorong ke pusat," ujarnya. Menurut dia, perhatian pusat terhadap Bali selama ini cukup besar.
Baca juga: Gubernur Bali inginkan kereta api bernuansa lokal
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan gagasan pembangunan perkeretaapian di Bali telah tertuang dalam Perda RTRW Provinsi Bali No 16 Tahun 2019 pasal 22 dan pasal 27 huruf b tentang Pengembangan Jaringan Perkeretaapian di Kawasan Metropolitan Sarbagita. Kemudian tindak lanjut hasil dialog publik pada 24 November 2014 tentang perlunya melakukan studi kelayakan pembangunan perkerataapian di Bali.
Samsi mengatakan untuk rencana kereta api keliling Bali tetap dipertahankan. Namun ditambah untuk jalur dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, ke Pantai Matahari Terbit Sanur kemudian ke Singapadu Gianyar. Ada juga yang dari Bandara ke Mengwi, kemudian menuju Kubutambahan atau rencana lokasi Bandara Baru.
"Sudah ada komitmen letter of intent dari beberapa BUMN untuk mengerjakan Bandara ke Sanur kemudian dari arah Bandara ke Mengwi. Sementara Dirjen Kereta Api sudah melaksanakan dari Singaraja - Bandara Bali Utara- ke selatan kembali Mengwi," ucapnya.
Terkait moda pilihan, masih dalam proses pembicaraan apakah menggunakan sistem ART (autonomous rail transit) atau LRT (light rail transit).
Baca juga: DPRD Bali kritisi rencana pembangunan kereta api
Untuk estimasi biaya kontruksi Rp10 triliun itu meliputi jalur Mengwitani-Singapadu, Singapadu-Singakerta, Singakerta-Catur, Catur-Kubutambahan, Kubutambahan-Sukasada, dan Sanur-Singapadu.
"Pengembangan lintas kereta api ke kawasan Bali utara (Buleleng) ini guna menunjang pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pembangunan serta konektivitas antarwilayah, di samping juga untuk pengembangan destinasi dan atraksi pariwisata baru," ujar Samsi Gunarta.
Selain itu juga direncanakan kereta api perkotaan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Pantai Matahari Terbit Sanur dengan menggunakan moda ART.
