Badung (ANTARA) - Komisioner KPU RI Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada Serentak tahun 2020.
"Secara umum kegiatan coklit sudah berjalan lancar. Namun, yang perlu saya ingatkan adalah tentang protokol kesehatan. Kalau Alat Pelindung Diri (APD) sudah dilaksanakan, tinggal mengingatkan untuk sama-sama menjaga jarak," ujarnya saat meninjau pelaksanaan coklit di kawasan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.
Baca juga: KPU Bali pastikan penyelenggara pilkada dilengkapi APD
Ia mengatakan menjaga jarak khususnya dalam tahapan coklit yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan mendatangi rumah-rumah warga, merupakan hal yang penting karena sebelumnya masyarakat telah terbiasa dalam suasana yang guyub atau kebersamaan.
"Ini penting disosialisasikan agar jangan sampai ada kesan tidak santun dan sebagainya tentu untuk kelancaran tahapan, kesehatan dan keamanan kita semua. Itu yang saya kira bersama-sama harus selalu diingatkan dan dilaksanakan," katanya.
Protokol kesehatan yang lebih ketat, menurut Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, juga akan diterapkan saat pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak di daerah-daerah yang merupakan zona rawan penyebaran COVID-19.
Baca juga: PPDP di Badung kenakan APD saat proses Coklit
"Kami sudah mendorong KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan MoU dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas, sehingga kami berharap sebelum petugas terjun ke lapangan selalu dilakukan koordinasi. Contohnya, kemarin saya mendapat laporan dari Kabupaten Jembrana, ada salah satu dusun yang ditunda 1-2 hari untuk memastikan koordinasi, sementara yang lain berjalan. Setelah itu diyakini dapat dilaksanakan, koordinasi sudah dilakukan, baru coklit dilakukan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan kegiatan pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung proses coklit yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) khususnya dalam penerapan protokol kesehatan.
"Kami juga mengajak gugus tugas untuk melihat bagaimana coklit yang sudah kita lakukan, apakah ada kekeliruan atau kekurangan, itu yang nanti kami mau diskusikan dan evaluasi," katanya.
