Komisi V DPR lihat lokasi pembangunan Pelabuhan Sanur

Denpasar, Bali (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Perhubungan meninjau rencana pengembangan pelabuhan di Pantai Matahari Terbit Sanur, Kota Denpasar, Bali.

Kunjungan Komisi V DPR dipimpin Lasarus bersama 34 anggota disambut Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, beserta OPD terkait.

Lasarus mengatakan .kunjungan ini untuk melihat secara langsung lokasi perencanaan pengembangan Pelabuhan Sanur terkait dengan aksesibilitas masyarakat maupun wisatawan. 

Ia mengatakan hasil kunjungan kerja ini nantinya dilaporkan ke dalam rapat komisi dan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR-RI untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

"Saya selaku ketua tim beserta anggota mendukung penuh perencanaan pengembangan Pelabuhan di Sanur, yang menghubungkan Pulau Nusa Penida dan Lembongan yang sangat layak untuk segera dibangun dalam rangka membangun pertumbuhan pariwisata dan perekonomian masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Sekda Gianyar terima kunjungan Komisi V DPR

Wakil Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengapresiasi kehadiran Komisi V DPR-RI dan dari Kementerian Perhubungan yang  dapat melihat lebih dekat lokasi pengembangan pelabuhan.

Terlebih telah diketahui bersama Desa Sanur menjadi destinasi pariwisata di Kota Denpasar serta juga perlintasan penyeberangan menuju kawasan pariwisata Pulau Nusa Penida dan sekitarnya. Rencana ini juga mampu memberikan imbas positif dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan.

"Saya berharap dengan adanya Pelabuhan Sanur nantinya dapat membantu perekonomian masyarakat yang berimbas pada kemanfaatan dan juga kepariwisataan," ujarnya.

Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Tohir mengatakan bahwa rencana pengembangan pelabuhan terdapat di tiga lokasi yakni Sanur, Lembongan dan di Sampalan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

"Dalam menghubungkan lokasi ini terdapat fasilitas yang harus dipenuhi bagi para wisatawan. Dalam peninjauan ulang untuk pemerintah daerah terdapat jumlah kapal yang bersandar rata-rata per bulan 400-500 kapal, dengan jumlah penumpang mencapai 50 ribu orang," katanya.

Baca juga: Pasek minta senator terpilih perjuangkan UU Provinsi Bali