Gianyar, Bali (ANTARA) - Sekda Kabupaten Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya, menerima kunjungan kerja reses Komisi V DP dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Bali,di Museum Subak Masceti Gianyar, Bali, Senin (5/8).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR Lasarus dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa, menjelaskan kunjungan ke Bali bertujuan untuk memetakan kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak bagi Provinsi Bali. Mengingat ada banyak persoalan yang dihadapi Bali yaitu kemacetan dan kebutuhan dermaga dari pulau Bali menuju Nusa Penida, hingga soal ketersediaan air bersih di Bali.
“Khusus untuk di Kabupaten Gianyar, direncanakan kegiatan APBN 2019 diantaranya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi DAS Tukad, konstruksi bendungan Sidan, preservasi jalan, penyaluran peningkatan kualitas rumah swadaya dan sistim pengelolaan air limbah," kata Lasarus.
"Hal-hal mendasar inilah yang ingin kami petakan, supaya nanti betul-betul bisa mendapat dukungan yang cepat dari pemerintah pusat. Karena memang tugas kami dari politik anggaran di Komisi V bersama mitra kami, baik Kemenhub maupun Kemen PUPR,” kata legislator dapil Kalimantan Barat itu.
Lazarus mengajak dalam satu rombongan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
Baca juga: Subak jadi bahan promosi wisata Indonesia di Namibia
Baca juga: Pemerintah fasilitasi pembentukan Badan Pengelola WBD Tabanan
Dalam kesempatan tersebut, juga dipaparkan pembangunan bendungan Sidan dan penyerahan bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi kepada subak.
Sekda Wisnu Wijaya dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Kabupaten Gianyar juga mempunyai program prioritas saat ini diantaranya pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar umum Gianyar.
“Revitalisasi ini sangat strategis karena akan mampu menjadi sektor penggerak ekonomi kerakyatan dan solusi bagi rantai pemasaran hasil pertanian,” tambah Wisnu Wijaya.
Baca juga: DPRD Bali bahas kejelasan kewenangan pengelolaan Museum Subak
Baca juga: DPRD Bali rancang Ranperda sistem pertanian organik