Surabaya (Antaranews Bali) - Peringatan Puncak Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2019 ini menjadi momentum penguatan peran pers sebagai jembatan sekaligus ujung tombak ekonomi kerakyatan berbasis digital. Dimana Hari Pers Nasional 2019 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil WaliKota Denpasar, IGN. Jaya Negara bersama Sekda Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Sabtu (9/2), di Hotel Convention Hall Grand City, Surabaya.
Dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara di sela-sela acara peringatan puncak HPN 2019 mengatakan, Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah. Di era serba digital ini, pemberitaan dari pers sangat diperhatikan. Sehingga kedepan nya sinergitas pers dan pemerintah di Denpasar dapat semakin di pererat jalinan silaturahminya.
"Saya berharap kepada insan pers agar tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan, profisionalisme dan etika jurnalistis dalam memberitakan sebuah peristiwa. Saya percaya, media yang kredibel akan menyajikan berita berkualitas yang berbasis fakta dan data. Hal itu penting bagi kami baik masyarakat maupun pemerintah selaku pembaca," kata Jaya Negara.
Jaya Negara juga mengungkapkan pers khususnya di Denpasar sangat baik dalam ikut menyebarkan dan mengimformasikan berbagai peristiwa dan program pembangunan di Pemkot Denpasar. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam menyajikan peristiwa dan peran serta semua masalah dalam pembangunan.
HPN 2019 yang dibuka langsung Presiden RI, Joko Widodo ini, mengangkat tema "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital". Yang mana dalam momentum ini Presiden Joko Widodo mengajak insan pers untuk terus membangun optimisme masyarakat dalam pemberitaan yang dibuatnya. Jokowi juga mengajak insan pers memberikan kritik yang konstruktif bagi jalannya penerintahan.
"Media sosial dan media arus utama harus terus mempertahankan misinya membangun optimisme dan mengungkap kebenaran," katanya.
Fungsi kontrol sosial dan pemberi kritik konstruktif kepada negara, kata Jokowi harus tetap dipertahankan oleh institusi pers. "Negara menjamin kebebasan pers sepanjang dilakukan dalam koridor beretika dan sesuai undang undang pers dan undang undang penyiaran," jelasnya.
Jokowi juga mengajak insan pers menyampaikan pembangunan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. "Masyarakat harus mendapatkan informasi tentang manfaat pembangunan dan capaian pembangunan secara utuh, oleh karena itu media harus bisa menjadi penjernih informasi dan melakukan tugasnya memverifikasi informasi," ucap Jokowi. (*)
