Yogyakarta (ANTARA) - Sekretariat DPRD Bali menggali pengalaman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai sesama daerah wisata dalam kebijakan penanganan wisatawan berulah.
Kasubag TU, Kepegawaian, dan Humas DPRD Bali I Kadek Putra Suantara di Yogyakarta, Kamis, bercerita soal pariwisata Bali yang makin meningkat namun dibarengi munculnya fenomena-fenomena baru, seperti wisatawan yang berulah.
“Sebagai sesama daerah pariwisata apakah ada kiat atau kebijakan yang diterapkan yang bisa dibagikan kepada Bali?,” kata Kadek Putra.
Sekretaris Dinas Pariwisata DIY Lis Dwi Rahmawati menyampaikan dalam mengelola pariwisata mereka banyak melibatkan masyarakat setempat, seperti dengan membentuk satgas lokal bernama bergodo.
“Tiap daerah ada bergodo, semacam satgas baju adat tapi mengawas keamanan, dan itu kami di provinsi, seperti di Malioboro tiap 2 minggu sekali bergodo berbaris kami jadikan event atraksi,” kata dia.
Melihat situasi pariwisata Bali yang didominasi wisatawan mancanegara, membuat Dispar DIY menilai ada perbedaan potensi wisatawan berulah.
“Kalau mayoritas kami wisatawan nusantara, otomatis budaya yang kami kenalkan mereka ikuti apalagi kebanyakan pelajar dan keluarga di sini,” ujar Lis.
Lis juga menyebut kunjungan wisatawan domestik di provinsinya mencapai 25,4 juta periode Januari-Agustus 2024, sementara untuk Bali lebih didominasi kunjungan wisatawan mancanegara dari berbagai negara.
Lis mengatakan DIY tetap ramai dikunjungi wisatawan asing, namun sebagian besar berasal dari Asia sehingga masih dekat dengan budaya sopan santun di tanah air.
“Kalau luar negerinya kami masih wisatawan satu budaya, jadi apa yang boleh dan tidak misalnya di Keraton itu mereka masih memaklumi,” tuturnya.
Dalam studi tiru ini, tim kesekretariatan DPRD Bali didampingi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ni Ketut Alit Suryatni dengan tema kegiatan Kiat-kiat dan Kebijakan Pemda DIY terhadap Pariwisata Yogyakarta.
