IAKMI Bali kukuhkan kepengurusan tahun 2018-2021

Denpasar (Antaranews Bali) - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengukuhkan kepengurusan IAKMI Pengda Bali tahun 2018-2021 sekakigus melantik kepengurusan cabang IAKMI kabupaten/kota di Bali.
   
"Saat ini sudah ada tujuh kabupaten/kota di Bali yang sudah memiliki kepengurusan cabang IAKMI. Kami mendorong lahirnya pengcab di kabupaten/kota, terkait dengan meningkatnya tuntutan tugas dan tanggung jawab dalam tantangan kesehatan kedepan," ujar Ketua Pengda IAKMI Bali periode 2018-2021, I Made Kerta Duana, di Denpasar, Sabtu.
     
Tujuh kabupaten/kota di Bali yang sudah terbentuk kepengurusan cabang tersebut adalah, Pengcab Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng serta Kabupaten Bangli.
     
"Dua daerah yaitu, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana, belum terbentuk kepengurusannya karena masalah komunikasi dan waktu. Kami harapkan dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi untuk pembentukan pengcab disana," katanya.
     
Ia menjelaskan IAKMI merupakan tempat bernaungnya lulusan kesehatan masayarakat dan lulusan kesehatan dengan disiplin ilmu lain yang terkait dari pendidikan yang berbeda seperti dokter, perawat, bidan dan lainnya yang memilki pendidikan tambahan kesehatan masyarakat.
     
"Itu cukup banyak di Bali dan belum kami rangkul semuanya. Mereka dituntut memiliki tanggung jawab dan profesionalisme seperti, uji kompetensi, surat tanda registrasi, surat ijn kerja yang memerlukan tanggung jawab dan peran organisasi profesi," katanya.
     
Menurut dia, apabila IAKMI Pengda Bali dapat melahirkan pengcab di daerah, maka akan bisa memudahkan dan melayani kebutuhan para anggotanya terkait dengan pelayanan organisasi.
     
"IAKMI juga terus menjadi mitra kerja pemerintah yang secara aktif memberikan masukan-masukan dan mendukung pelaksanaan kebijakan dan regulasi kesehatan," ujar Made Kerta Duana.
     
Terkait dengan hal tersebut, ia menjelaskan, peran IAKMI di Bali juga dituntut untuk dapat bersinergi dan menjadi partner serta mitra Dinas Kesehatan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat Dinkes. "Bahkan kami juga sudah menandatangani MoU untuk menjadi mitra kesehatan saat peringatan Hari Kesehatan Nasional bersama dengan Dinkes Provinsi Bali. Jadi disitu ada saling berbagai tanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Bali," katanya.
     
Selain itu, menurutnya, kepengurusan IAKMI yang baru juga memiliki berbagai tanggung jawab, tantangan dan berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti, meningkatkan konsolidasi para anggota IAKMI untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi.
     
"Jadi PR-PR ini yang akan kami coba maksimalkan di tahun berikutnya, dan saya yakin dengan dukungan dari berbagai pengcab akan memudahkan koordinasi. Selain terkait dengan organisasi, kami juga memilki banyak tantangan lain yang terjadi walaupun sifatnya nasional tapi juga terjadi di bali seperti isu jaminan kesehatan dan isu imunisasi," ujarnya.
     
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Ketut Suarjaya, mengatakan, IAKMI memiliki peran di hulu untuk meningkatkan promosi kesehatan dan pencegahan. "Maksud di hulu itu adalah IAKMI memiliki peran untuk menjaga orang sehat tetap sehat yang sejalan dengan program pembangunan kesehatan kami. Pilar utamanya paradigma sehat yaitu, menjaga orang sehat tetap sehat," katanya.