Gubernur Bali: jangan ada suap dan gratifikasi

Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Wayan Koster menekankan jangan sampai ada praktik suap dan gratifikasi di lingkungan pemprov setempat yang dapat mencederai tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah.

"Saya ingin kita semua bekerja yang profesional dan sebaik mungkin," kata Gubernur Koster dalam acara Pengarahan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.

Orang nomor satu di Bali itu mengingatkan supaya jajaran birokrasi setempat menggunakan sistem tata pemerintahan yang diatur oleh undang-undang dan jangan sampai ada permainan.

"Ini kesempatan yang bagus, pergunakan sebaik-baiknya demi tata kelola keuangan yang lebih baik," ucapnya?pada acara yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan jajaran pejabat Pemprov Bali itu.

Koster menambahkan, dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik, maka akan dapat memajukan perekonomian daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

"Ini demi tercapainya visi dan misi pembangunan Bali ke depan yang terkandung dalam program `Nangun Sat Kerthi Loka Bali` melalui penguatan sumber daya lokal Bali. Hal ini juga sesuai dengan prinsip Bung Karno berdikari secara politik, ekonomi, dan budaya," tuturnya.

Sementara itu, anggota VI BPK RI Prof H Harry Azhar Azis berharap ke depan agar tidak ada lagi kasus penangkapan kepala daerah maupun anggota DPRD seperti di sejumlah daerah di Tanah Air.

Apalagi pencapaian sejumlah indikator ekonomi Bali selama ini cukup baik bahkan selalu di atas rata-rata nasional. Seperti tingkat kemiskinan Bali hanya 4,14 persen di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,81 persen, sementara tingkat pengangguran nasional yang mencapai 5,15 persen jauh di atas Bali yang hanya sebesar 0,86 persen.

Demikian juga Indeks Gini Ratio di Bali yang 0,18 persen juga tercatat masih di bawah nasional yang mencapai 0,38 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Bali juga di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,68 persen di mana nasional di angka 5,27 persen.

Dari pencapaian tersebut Harry Azhar Azis menyatakan Bali bisa menjadi contoh pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia, sehingga daerah-daerah lain bisa meniru.

"Untuk itu, saya mengajak semua peserta di bawah pimpinan Gubernur Bali untuk bekerja keras menurunkan lagi angka-angka tersebut, demi kesejahteraan masyarakat Bali," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menyatakan sepakat dengan Gubernur Koster untuk menghindari praktik suap-menyuap.

Ia mengharapkan jajaran Pemprov Bali bekerja sesuai koridor yang sudah diatur dalam undang-undang. Apalagi menurutnya, Bali telah berkali-kali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Rai Wirajaya berharap ke depan di bawah pimpinan Gubernur Wayan Koster, Bali bisa mempertahankan prestasi itu. "Kami di pusat sudah berkomitmen untuk memberikan reward pada pemerintah daerah yang sudah berkali-kali meraih WTP, tanpa perlu melalui usulan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Politisi dari Bali itu ingin Bali tetap menjadi kebanggaan bersama, apalagi sekarang dipimpin oleh Wayan Koster yang sebelumnya telah berpengalaman dalam penyusunan APBN dan sangat teliti. (WDY)