DPRD Jembrana Minta Target PAD Dinaikkan

Negara (Antara Bali) - Mayoritas fraksi meminta eksekutif untuk menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Sidang Paripurna DPRD Jembrana terkait Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Senin.

I Gede Agus Sanjaya juru bicara Fraksi PNBKI menilai, proyeksi PAD dalam lima tahun ke depan masih relatif rendah padahal tantangan kebutuhan belanja daerah ke depan semakin meningkat.

Ia menyarankan agar eksekutif merevitalisasi obyek-obyek wisata yang penggarapannya belum optimal.

"Dibutuhkan usaha-usaha kita untuk meningkatkan PAD disamping sebagai upaya kemandirian bagi Kabupaten Jembrana," katanya.

Pandangan umum yang kurang lebih sama juga disampaikan Fraksi PDI P yang menilai, proyeksi sumber dana lima tahun ke depan masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat.

Menurut fraksi terbesar di DPRD Jembrana ini, diperlukan perencanaan dan usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Sama dengan Fraksi PNBKI, sektor yang dianggap Fraksi PDIP masih potensial menambah pundi-pundi PAD Jembrana adalah dengan melakukan revitalisasi obyek wisata.

Sedangkan Fraksi Satu Tujuan mengatakan, proyeksi peningkatan PAD sebesar 5 persen untuk tahun 2012, 2013 dan 2015 masih relatif rendah dibanding proyeksi pertumbuhan yang rata-rata 4,52 persen per tahun.

Fraksi Demokrat dalam pandangan umum yang dibacakan I Putu Kamawijaya, lebih spesifik lagi menyoroti obyek-obyek wisata yang potensial menambah PAD.

Fraksi ini minta eksekutif untuk melakukan promosi dan pemasangan papan petunjuk untuk obyek wisata Bunut Bolong, Pantai Pekutatan, Pantai Medewi, Pantai Perancak, Bendungan Peh, wisata kuliner Pantai Pabuahan dan desa wisata Blimbingsari.

Selain wisata alam tersebut, Demokrat juga menilai ada wisata spiritual yang bisa dikembangkan seperti Pura Rambut Siwi dan Pura Jagatnatha.

Proyeksi RPJMD lainnya yang mendapat sorotan dewan adalah bidang pendidikan dimana pencapaian APM SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2010 sebesar 75,60 persen dianggap masih rendah.

Terkait hal tersebut, Fraksi Golongan Karya mengatakan, capaian APM tersebut harus bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Fraksi ini juga minta pemkab memberikan perhatian yang sama kepada sekolah-sekolah swasta.

"Setiap tahun ajaran baru perlu ada pembatasan penerimaan siswa di sekolah negeri sesuai dengan standar. Kesan saat ini, pemkab seperti "membunuh" keberadaan sekolah swasta lewat penerima siswa di sekolah negeri," kata F Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan I Made Sudiastra Adi Putra.(**)